KARAWANG |Infokeadilan.com – Proyek pembangunan dan rehabilitasi kantor UPTD Pertanian Kecamatan Kutawaluya senilai Rp 96.776.000, yang didanai oleh DPA Dinas Pertanian tahun anggaran 2025, menjadi sorotan karena papan informasi proyek tergeletak begitu saja. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Zay Brother dengan masa pekerjaan 40 hari (14 November – 23 Desember 2025) ini seharusnya menjadi contoh transparansi.

Saat investigasi di lapangan, awak media mendapati papan informasi proyek yang seharusnya dipasang agar mudah diakses masyarakat tergeletak di lantai dan diduga sengaja disembunyikan. Papan tersebut memuat informasi detail mengenai proyek, termasuk nama penyedia jasa, nilai proyek, dan jangka waktu pengerjaan.

Seorang pekerja dilokasi saat dikonfirmasi mengenai siapa pemborong dari proyek pekerjaan tersebut menyebut, bahwa pelaksana pekerjaan itu bernama Enngkos, namun tanpa memberikan informasi lebih lanjut.

“Pak Engkos pak.” Jawabnya singkat, Senin (15/12/2025).

Deni mendapatkan informasi data lebih akurat, awak media coba mengkomfirmasi seorang pegawai UPTD Pertanian untuk menemui kepala UPTD.

Namun sayang, upaya untuk mendapatkan informasi berujung nihil. Seorang pegawai UPTD Pertanian mengatakan bahwa kepala UPTD sedang rapat di dinas, sementara ia sendiri tidak mengetahui siapa pemborongnya.

Kondisi ini memunculkan dugaan kurangnya pengawasan dari pelaksana proyek dan pengabaian terhadap pentingnya papan informasi sebagai sarana transparansi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan dinas terkait diharapkan bertindak tegas dengan menegur pihak konsultan ataupun pihak CV. Zay Brother sebagai pelaksana proyek. Pemasangan papan informasi adalah kewajiban dalam setiap proyek fisik, sebagai wujud transparansi kepada masyarakat.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur jalan dan lampu penerangan, merupakan bagian penting yang menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, Senin (15/12/2025), akses jalan menuju SMAN 1 Klari terlihat rusak dengan banyak lubang.

Ujang seorang warga, menyampaikan harapannya agar jalan tersebut segera diperbaiki.

“Dengan akses jalan yang baik, akan aman dan nyaman untuk dilintasi oleh warga, keluarga sekolah, siswa-siswi, guru, wali murid, bahkan tamu yang berkunjung,” ujarnya.

Terpisah, Plt Pemerintah Desa Duren Engkos Kosasih, kepada media mengatakan bahwa Pemdes siap membantu pihak sekolah agar siswa dan guru bisa beraktivitas dengan aman dan lingkungan sekitar sekolah bisa tertata indah.

“Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Karawang khususnya Dinas PUPR segera menanggapi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah ini,” tambahnya.

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas SLTA, Dinas Pendidikan Propinsi diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan kelancaran pendidikan di SMAN 1 Klari.

Selain itu juga bantu pantau kondisi jalan yang rusak ini dan mohon koordinasikan dengan pihak terkait untuk perbaikan segera, agar tidak ada hambatan bagi kegiatan belajar bagi siswa dan warga sekolah.

•Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – H. Asep Yayan Sugiarto, yang akrab disapa Asdan, menyerukan para pendukungnya untuk lebih bersemangat dan sinergis dalam berjuang pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cikampek Utara tahun 2025.

Pernyataan itu dia sampaikan di Posko Pemenangannya usai menghadiri acara penetapan calon kepala desa dan pengundian nomor urut di Aula Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, pada sore hari Minggu (14/12/2025).

“Mudah-mudahan momen ini menjadi motivasi bagi semua pendukung agar lebih sinergis dan semangat. Pasca kami ditetapkan sebagai calon kades Cikampek Utara dengan nomor urut 1, ga ada yang bisa menghentikan kita!” ungkapnya dengan semangat.

Asdan juga mengingatkan tim pendukungnya untuk selalu menjaga kondisi kondusif di lapangan selama masa kampanye. Dia meyakini penuh keyakinan bahwa dirinya akan menjadi pemenang Pilkades Cikampek Utara 2025.

“Dengan Asdan yang memimpin, Insya Allah Desa Cikampek Utara akan lebih maju dan berkembang,” tegasnya.

Terkait program dan pelayanan desa, calon kades nomor urut 1 itu menjanjikan akan melakukan perubahan signifikan.

“Kita akan bekerja cepat, tanggap, dan responsif dalam mempercepat pelayanan publik. Selain itu, akan menjaga transparansi terutama terkait anggaran pembangunan desa baik infrastruktur maupun supersruktur,” pungkasnya.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pengundian nomor urut calon Kepala Desa Cikampek Utara serta Deklarasi Damai sebagai wujud komitmen bersama menciptakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang aman dan damai telah dilaksanakan hari ini di Aula Balai Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Minggu (14/12/2025).

Seluruh bakal calon Kepala Desa Cikampek Utara sepakat untuk selalu menciptakan situasi kondusif di wilayahnya. Mereka juga telah membubuhkan tanda tangan pada spanduk yang disiapkan khusus untuk deklarasi tersebut. Acara dihadiri oleh unsur Forkompimcam, Danramil Cikampek, Kapolsek Kotabaru, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan Kepala Desa, serta para calon Kades beserta tim sukses masing-masing.

Dalam sambutannya, Camat Kotabaru Idah Hamidah menyampaikan apresiasi kepada seluruh bakal calon. Dia mengingatkan agar mereka mematuhi semua aturan Pilkades, termasuk menghindari praktik politik uang.

“Saya mengapresiasi kepada seluruh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar. Semoga dalam perhelatan nanti tetap menjunjung tinggi demokrasi dan tetap menjaga kondusifitas. Saya berharap semua mampu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan serta mampu menghindari praktik money politik. Bakal calon harus siap menang dan juga siap kalah,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menantang panitia untuk siap menciptakan Pilkades yang aman, tertib, dan kondusif.

Hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa Cikampek Utara adalah sebagai berikut:

1. Asep Yayan Sugiarto

2. Umar

3. Samsul Kholik

4. Didin Samsudin

5. Syarip Hermansyah

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Proyek peningkatan jalan di Kecamatan Karawang Barat yang dikerjakan oleh CV. Brawijaya tuai sorotan setelah hasil investigasi lapangan menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses pengerjaannya.

Proyek dengan pagu anggaran Rp 397.946.000,- yang seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, justru diduga tidak sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan.

Salah satu kejanggalan yang ditemukan adalah tidak digunakannya landasan besi waremesh, padahal jalan tersebut merupakan jalur vital yang sering dilalui kendaraan roda empat berkapasitas berat.

“Setau saya kalau ga salah ini tidak menggunakan landasan besi waremesh. Padahal jalan ini jalur kendaraan roda empat bermuatan berat. Tapi kami tidak melihat adanya pemasangan waremesh,” ujar seorang warga di lokasi kepada media, Sabtu (13/12/2025).

Tidak hanya itu, dugaan lain pun muncul terkait kualitas beton yang digunakan mengenai ukuran dan kualitasnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kekuatan dan ketahanan jalan.

Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja di lapangan berinisial S mengaku tidak mengetahui siapa pelaksana atau konsultan pekerjaan tersebut, ia juga mengaku hanya bekerja pada bidang penggalian saja.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa penggunaan besi waremesh memang tidak dilakukan.

“Ini kang, itu kan nanti sebelah nya di bobok lagi, nah baru nanti di kasi dowel nya, kalau waremesh emang ga pakai waremesh. Ini pun bukan kerjaan saya mohon ijin,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada pemasangan besi waremesh atau tidak, S menjawab dan menunjuk papan informasi proyek yang terpampang.

“Ada kang deket warung RAB nya terpampang coba cek, coba kang ada ga ?,” jawabnya dengan nada balik bertanya kepada media.

Namun, S memilih diam ketika awak media menjelaskan bahwa apa yang dijelasnkannya itu bukan RAB, melainkan hanya menjelaskan nilai pagu anggaran dan nomor kontrak kerja.

Dugaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan kualitas. Kepada pihak terkait diharapkan segera melakukan audit dan investigasi mendalam terhadap proyek ini, serta menindak tegas pihak yang terlibat jika terbukti melakukan pelanggaran.

Sampai berita ini diterbitkan belum ada penjelasan dan keterangan resmi dari pihak pemborong proyek tersebut.

 •U.S/Red

BEKASI |Infokeadilan.com – Memperkuat pengawasan terhadap pembangunan perumahan di Kabupaten Bekasi, LSM Sniper Indonesia menyoroti proyek perumahan di Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur yang diduga belum memiliki izin yang lengkap.

Tim Koordinasi (COD) LSM Sniper Indonesia menegaskan bahwa semua pelaku usaha harus melengkapi syarat perizinan sebelum menjalankan aktivitas. Apabila izin belum terpenuhi, pembangunan harus segera dihentikan.

“Kami telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memberhentikan pembangunan perumahan tersebut,” ujar Cangak, tim COD LSM Sniper Indonesia, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Changak, berdasarkan informasi yang didapat, proyek perumahan tersebut masih berjalan meskipun diduga belum melengkapi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) Surat Keterangan Layak Fungsi (SLF) serta Izin Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang belum dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Kami akan segera menginformasikan hal ini kepada pihak terkait, tanpa menunggu proses izin selesai. Kewenangan untuk memberhentikan proyek tersebut terletak pada Dinas PUPR dan Satpol PP Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

“Dinas PUPR juga tentunya memiliki wewenang dalam pengawasan bangunan, baik yang berizin maupun tidak. Secara teknis, instansi tersebut mampu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan mengambil langkah pemberhentian.” Lanjutnya.

“Apabila pembangunan tidak segera dihentikan, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk tindakan tegas yang sesuai dengan aturan,” tegasnya.

•Red