KARAWANG |Infokeadilan.com — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organisasi Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang mengangkat kasus dugaan penyalahgunaan izin usaha yang diduga dilakukan oleh PT Wijaya Inovasi Bersama, yang beroperasi di Kawasan 3 Bisnis Center, Jalan Lingkar Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat.

Perusahaan tersebut diperiksa karena diduga mengubah fungsi gudang menjadi tempat produksi, padahal kawasan tersebut secara khusus ditetapkan untuk kegiatan pergudangan dan penyimpanan barang. Dugaan ini dinilai sebagai pelanggaran multi-aspek yang berpotensi merusak tatanan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Karawang.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif yang ringan, ini adalah kejahatan tata ruang. Mengubah gudang menjadi pabrik tanpa izin yang sah adalah bentuk pengakalan terhadap aturan hukum. Jika hal ini terbukti, berarti ada elemen pembiaran dari instansi yang seharusnya mengawasi,” tegas Anggadita, Sekretaris Jenderal DPD GMPI Karawang, dalam keterangan resmi kepada awak media, Sabtu (13/12/2025).

Empat Aspek Hukum yang Diduga Dilanggar

DPD GMPI Karawang mengidentifikasi sedikitnya empat aspek pelanggaran hukum serius yang diduga dilakukan oleh perusahaan tersebut:

1. Pelanggaran Tata Ruang dan Peruntukan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kawasan Bisnis Center Tanjungpura termasuk zona perdagangan dan jasa  bukan zona industri. Aktivitas produksi di kawasan tersebut jelas dilarang tanpa melalui proses revisi izin atau perubahan zonasi.

2. Pelanggaran Izin Pergudangan

Mengacu pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pergudangan, izin yang dimiliki hanya berlaku untuk kegiatan penyimpanan dan distribusi barang. “Jika mereka benar-benar memproduksi barang di lokasi itu, berarti beroperasi di luar cakupan izin yang sah. Ini bukan kesalahan teknis, melainkan pelanggaran hukum yang disengaja,” jelas Anggadita.

3. Pelanggaran Perlindungan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan produksi wajib dilengkapi dengan dokumen Usulan Kegiatan Lingkungan (UKL) dan Usulan Penanganan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tanpa izin lingkungan baru, kegiatan produksi tersebut dianggap ilegal.

4. Manipulasi Data di OSS-RBA

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha wajib melaporkan seluruh jenis kegiatan di Sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS-RBA). Jika PT Wijaya Inovasi Bersama hanya mendaftarkan izin pergudangan namun melakukan produksi, perusahaan tersebut dianggap menyembunyikan fakta usaha  yang dapat dikenai sanksi berat.

GMPI Akan Lapangkan Surat Audiensi, Desak Aparat Pemeriksa

Sebagai tindak lanjut, GMPI Karawang akan segera mengirimkan surat resmi permohonan audiensi kepada manajemen PT Wijaya Inovasi Bersama untuk meminta klarifikasi terbuka terkait kegiatan di lapangan, termasuk penunjukkan dokumen perizinan dan lingkungan.

“Kami akan datang langsung, bukan untuk berbicara kosong, melainkan untuk meminta penjelasan yang jujur. Jika memang mereka memiliki izin produksi, tunjukkan. Jika tidak, hentikan seluruh kegiatan sebelum aparat bergerak,” tegas Anggadita.

Selain itu, GMPI juga mendesak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang untuk segera melakukan pemeriksaan faktual di lokasi. Jika pelanggaran terbukti, GMPI menuntut agar izin usaha dicabut dan operasional dihentikan sementara sesuai ketentuan hukum.

“Jangan biarkan aparat daerah diam melihat. Masyarakat berhak merasa curiga jika aparat hanya tegas terhadap pedagang kecil, namun ragu menegur korporasi besar. GMPI akan mengawasi persoalan ini sampai tuntas, bahkan akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil semua pihak terkait,” tandasnya.

Siap Laporkan ke Tingkat Nasional

GMPI menegaskan siap melaporkan dugaan pelanggaran ini ke tingkat provinsi bahkan kementerian  termasuk Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  jika Pemerintah Kabupaten Karawang tidak mengambil tindakan tegas.

“Kami bukan anti-investasi, melainkan anti-pelanggaran hukum. Jangan jadikan izin pergudangan sebagai tameng untuk beroperasi seperti pabrik. Karawang membutuhkan investor yang patuh hukum, bukan yang mengakali aturan dan merusak tata ruang wilayah,” pungkas Anggadita.

•Jek

KARAWANG |Infokeadilan.com – Suasana kawasan Uston Grill House di Desa Darawolong, Dusun Krajan RT 004/RW 01, Kecamatan Purwasari terasa hangat dan penuh makna. Hari ini, ustadz Andi Beton selaku pemilik tempat tersebut menggelar peresmian kolam renang baru, yang tidak hanya menjadi fasilitas hiburan baru bagi masyarakat, tetapi juga dibarengi dengan kegiatan santunan kepada anak yatim, Jum’at (12/12/2025).

Acara yang dihadiri oleh stakeholder desa, tokoh masyarakat, dan sejumlah anak yatim itu dimulai dengan nuansa kebersamaan yang kental. Menurut ustadz Andi Beton, momen ini bukan sekadar peresmian fasilitas semata, melainkan wujud rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan.

“Kegiatan hari ini lebih dari sekadar meresmikan kolam renang. Ini adalah waktu untuk berbagi kebahagiaan dengan anak yatim dan kemudian makan bersama semua hadirin,” ungkapnya kepada awak media yang hadir.

Selain itu, dalam rangkaian acara juga digelar tawasulan sebagai bentuk penguatan keimanan.

“Tawasulan ini menjadi bagian dari rasa syukur kita. Semua yang kita miliki harus selalu disertai dengan kesadaran akan nikmat Allah, sehingga kita bisa berbagi dan berkarya dengan ikhlas,” tambahnya.

Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat, dengan harapan kegiatan ini tidak hanya menjadi ladang pahala, tetapi juga mampu mempererat tali silaturahmi antar warga Desa Darawolong.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Suasana tegang meliputi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang pada Kamis (11/12/2025), ketika puluhan warga Poponcol, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, tiba untuk menuntut keadilan atas lahan yang mereka miliki secara turun-temurun.

Dengan kemarahan yang telah terpendam bertahun-tahun, warga menyatakan tak pernah menjual sepotong pun tanah tersebut kepada siapapun. Namun, catatan BPN menunjukkan lahan itu telah masuk dalam plotting perusahaan sejak tahun 2000 dan diperbarui pada 2017.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Karawang Barat, Eigen Justisi, yang mendampingi audiensi, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Suaranya bergetar menahan amarah ketika menyatakan BPN Karawang telah lalai dalam tugasnya.

“Masyarakat memiliki girik dan SHM. Tidak pernah ada transaksi jual beli tanah ini kepada perusahaan atau siapapun. Tidak pernah!” tegas Eigen dengan lantang, menjadikan ruangan audiensi seketika hening.

Masalah ini muncul setelah warga mengajukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024, yang kemudian ditolak karena dianggap tumpang tindih dengan plotting PT AM yang menurut warga dan pendampingnya “muncul secara mendadak” tanpa dasar hak yang sah.

Dalam suasana yang memanas, warga mengajukan dua tuntutan yang dianggap sebagai “harga mati”:

1. BPN harus memproses sertifikat PTSL warga, mengingat mereka memiliki bukti kepemilikan fisik dan administratif awal.

2. Plotting PT AM seluas ±4 hektare harus dihapus, karena dinilai cacat secara hukum dan tidak memiliki dasar jual beli dari warga.

“Sertifikat berikan kepada masyarakat, dan plotting perusahaan hapuskan. Jangan sampai tumpang tindih,” tegas Eigen, dengan suara yang menggetarkan ruangan.

Ketegangan semakin diperparah oleh pembangunan perumahan mewah di bantaran Sungai Citarum. Warga Poponcol mengaku hanya bisa menyaksikan lahan sekitarnya diubah menjadi kawasan elit, sementara pengurusan tanah mereka sendiri dipersulit.

“Saya sedih. Mereka bangun perumahan mewah di pinggir Citarum, tapi kita yang orang Poponcol bisa kebanjiran. Itu buat orang kaya, sementara tanah kita sendiri dipersulit,” keluh seorang warga dengan mata berkaca-kaca.

Eigen menegaskan warga tidak ingin terjebak dalam proses hukum yang panjang, melainkan memilih jalur administrasi dan mendesak BPN bertindak tegas sesuai kewenangannya.

“Kami tidak akan ke pengadilan. Kami hanya minta, masing-masing diam di lahannya. Tanah, lahan, rumah masyarakat jangan diganggu,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPN Karawang, Uunk Din Parunggi, S.SiT., M.A.P, dalam wawancara meminta warga Poponcol mengumpulkan semua berkas kepemilikan tanah dalam waktu satu bulan ke depan. Setelah berkas komplit, BPN akan menerbitkan sertifikatnya>

•Agus Sofyan

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Atas laporan masyarakat dan pengguna jalan mengenai adanya lubang di Jalan Proklamasi Tanjungpura – Rengasdengklok, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) langsung bergerak melakukan perbaikan.

Kepala Dinas PUPR H. Rusman melalui obrolan WhatsApp pribadinya menyampaikan, Jalan Proklamasi Tanjungpura-Rengasdengklok pada km 75+000 (100% KI) telah selesai diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2025.

Sementara itu, masyarakat setempat yang sebelumnya meminta perbaikan mengucapkan terima kasih karena lubang di jalan sudah ditambal. Tanpa lubang, rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan akan semakin terasa.

Asep, salah satu pengguna jalan yang sempat mengajukan keluhan, kini sangat bersyukur.

“Jalan berlubang sudah ditambal, sudah diperbaiki. Saya mengucapkan terima kasih respon cepat pemerintah Karawang dan Dinas PUPR dalam menanggapi keluhan masyarakat,” ujarnya, pada

“Alhamdulillah jalan tak berlubang lagi sehingga saya dan masyarakat lainnya tidak khawatir lagi, sekarang bisa lebih aman nyaman saat melintas,” pungkasnya.

•Her