KARAWANG | Infokeadilan.com – Merespons aduan masyarakat mengenai lampu penerangan jalan umum (PJU) yang roboh di wilayah Kosambi, Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang menunjukkan respons cepat dengan langsung menerjunkan jajaran dan tim terkait untuk melakukan perbaikan.

Kepala Dinas Perhubungan Karawang, Muhana, menegaskan komitmennya terhadap setiap laporan PJU yang diterima, baik dari masyarakat, media, maupun pihak lainnya.

“Siap segera attensi di tindaklanjuti. Terima kasih infonya. Setiap pengaduan terkait PJU pasti kami tindak lanjuti dengan pengecekan langsung ke lokasi,” ujarnya kepada jurnalis Infokeadilan.com pada Sabtu (06/12/2025).

Muhana menambahkan, Dishub Karawang memiliki tiga tim reaksi cepat yang bertugas menangani dan memperbaiki PJU.

“Alhamdulillah, terkait PJU yang roboh ini, tim kami sudah bergerak cepat untuk menindaklanjuti demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” jelasnya.

Dengan tindakan cepat ini, Dishub Karawang berupaya memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta meminimalisir potensi bahaya yang mungkin timbul akibat PJU yang roboh.

•U.S/Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Jalan Raya Kosambi, Kopel, di mana sebuah tiang lampu penerangan jalan umum (PJU) roboh dan jatuh ke badan jalan. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pengendara dan pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut, Sabtu (06/12/2025)

Berdasarkan pantauan dilapangan tiang tersebut diduga mengalami kerapuhan atau berkarat. Saat ini, pihak berwenang belum memberikan konfirmasi resmi terkait penyebab pasti dari kejadian ini.

Seorang pengguna menyatakan keprihatinannya terkait dengan hal tersebut.

“Keamanan kami sebagai pengendara sangat terganggu. Kami berharap pemerintah dan dinas terkait segera memperhatikan kejadian ini dan melakukan perbaikan secepatnya agar tidak menimbulkan bahaya lebih besar di jalan,” ujarnya.

“Kami sangat berharap agar pemerintah melakukan pemeriksaan rutin terhadap seluruh tiang PJU di jalan ini dan segera melakukan tindakan jika ditemukan kerusakan, agar kejadian serupa tidak terulang lagi.” Harapnya.

Masyarakat berharap, pihak berwenang dapat segera merespons kejadian ini dengan tindakan nyata. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah preventif perlu dilakukan agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan dari pemerintah maupun dinas terkait untuk mengevakuasi atau memperbaiki tiang yang roboh. Meskipun demikian, warga dan pengguna jalan yang melintas menyampaikan harapan besar agar pemerintah segera mengambil langkah cepat guna mengatasi situasi ini.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Infrastruktur jalan yang bagus menjadi harapan semua pengguna jalan, mengingat manfaatnya dalam mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan keselamatan, memudahkan mobilitas orang dan barang, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, kondisi sebaliknya terlihat di beberapa titik jalan di Karawang, Sabtu (06/12/2025).

Hasil pantauan awak media di lapangan menunjukkan bahwa jalan lingkar Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, hingga ke Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya, sebagian kondisinya sebagian sudah amblas, retak dan berlubang.

Selain itu, jalan berlubang tetsebut terlihat juga di pertigaan jembatan Bedeng yang mengarah ke Pasar Baru Proklamasi Rengasdengklok.

Melihat kondisi jalan yang sangat mengkhawatirkan, masyarakat dan sejumlah pengguna jalan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan perbaikan permanen.

Koko seorang pengguna jalan yang kerap melintas dijalan tersebut kepada media menyampaikan harapan serupa.

“Kami sebagai warga yang sering melintas meminta jalan alternatif ini segera diperbaiki. Akses jalan ini menjadi salah satu jalan pintas warga dan sangat membantu para pengguna jalan dari beberapa wilayah. Semoga informasi tentang jalan rusak ini segera dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.

Mereka berharap kepada Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti agar perbaikan dapat dilakukan dengan cepat demi memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

•Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan peninjauan lapangan ke area sekitar Pasar Cikampek dan Plaza Cikampek pada Jum’at (05/12/2025) pukul 09.25 WIB. Kegiatan ini menyasar area bawah dan sekitar Fly Over Cikampek yang selama ini dipadati pedagang dengan lapak tidak permanen.

Pada kesempatan tersebut, Kasi Trantib Kecamatan Cikampek, Ade Saprudin, S.E., hadir mewakili Plt Camat Cikampek Usep Supriatna, A.P., M.Si. Ade bersama jajarannya melaksanakan pendampingan penuh terhadap kegiatan peninjauan dan pendataan pedagang di lokasi.

Kegiatan turut dihadiri sejumlah kepala dinas, antara lain Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang Basuki Rachmat, S.E.; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Suryana, S.STP., MH.; Kepala Dinas Perhubungan Muhana, S.STP., M.M.; Kabid Disperindag Karawang Plt Hasan Mahpud, S.E., M.M.; Kepala Dinas PUPR H. Rusman Kusnadi, S.T.; serta Kepala Bappeda Kabupaten Karawang Muhamad Ridwan Salam, S.Sos., M.Si.

Rangkaian kegiatan di lapangan mencakup peninjauan area bawah dan sekitar fly over, pendataan jumlah dan jenis pedagang, pengecekan lapak di area rumija/bahu jalan, serta evaluasi kebersihan dan potensi gangguan lalu lintas.

Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang, Basuki Rachmat, menyebut masih terdapat temuan lapak dan pedagang yang berada di lokasi tidak sesuai aturan.

“Kami mendapati pedagang yang masih menempati area yang bukan untuk berjualan. Ini jelas membutuhkan penataan dan langkah lanjutan secara terpadu,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Ade Saprudin yang mewakili Plt Camat Cikampek menegaskan dukungan penuh kecamatan dalam proses penataan kawasan.

“Kami hadir mewakili Pak Plt Camat Cikampek, dan tentu siap bersinergi dengan seluruh OPD. Harapan kami, penataan ini menghadirkan ketertiban sekaligus kenyamanan bagi masyarakat dan pedagang,” ujarnya.

Hasil awal peninjauan menunjukkan perlunya penataan menyeluruh karena beberapa area yang seharusnya menjadi ruang lalu lintas justru dipenuhi lapak-lapak tidak permanen. Pemerintah Kabupaten Karawang memastikan tindak lanjut akan dilakukan melalui pembinaan, penertiban, serta koordinasi lintas sektor.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Pemerintah Kabupaten Karawang telah secara konsisten mensosialisasikan pentingnya kepatuhan membayar pajak, baik pajak kendaraan bermotor maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kepada seluruh warga. Namun, temuan di lapangan menunjukkan kontras yang patut direnungkan, sejumlah mobil dinas milik Pemkab Karawang yang terparkir di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang diduga tidak membayar pajak tepat waktu.

Selain dugaan keterlambatan pembayaran pajak, kondisi mobil-mobil tersebut juga menarik perhatian. Dari pengamatan langsung, sejumlah unit mobil dinas terkesan dibiarkan tanpa perawatan dan pemeliharaan yang layak, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang anggaran pemeliharaan dan perawatan termasuk pajak serta manajemen aset negara di instansi tersebut.

Katmi Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyatakan, bahwa dirinya sedang melaksanakan rapat, namun pihaknya akan segera menginformasikan ke dinas tersebut.

“Mohon maaf ya pak, belum bisa berpendapat masih rapat, nanti kami folloup ya ke disdiknya, terima kasih infonya.” Jawabnya singkat, Jum’at (05/12/2025).

Kepatuhan membayar pajak sebagai kewajiban setiap warga, termasuk lembaga pemerintah, menjadi landasan untuk pembangunan daerah. Keberadaan mobil dinas yang diduga tidak patuh terhadap aturan pajak sekaligus dalam kondisi tidak terawat menjadi contoh yang kurang menguntungkan, terutama ketika pemerintah terus berusaha meningkatkan kesadaran kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

Sementara itu, Drs. H. Wawan Setiawan NK.MM., Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang saat dikonfirmasi jurnalis Infokeadilan.com mengatakan, terkait hal tersebut belum mengetahui dan mengarahkan ke bidang aset.

“Ga hapal, hubungi pak Sunu bagian aset (Teu apal… hub Pak Sunu  bagian aset-red).” Jelasnya mengarahkan.

Kepada pihak terkait diharapkan dapat segera menanggapi dan mengambil langkah tegas untuk menuntaskan dugaan ini, serta memastikan manajemen aset dan kepatuhan peraturan dapat dijalankan dengan baik sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.

•Tim

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang terus mengampanyekan pentingnya taat membayar pajak kendaraan. Namun, ironisnya, temuan di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Sebuah mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten Karawang diduga terlambat membayar pajak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, kendaraan dengan nomor polisi yang tertera diduga merupakan aset milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Karawang.

Saat dikonfirmasi, Katmi Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang menyatakan bahwa kendaraan tersebut milik dinas PRKP.

“Ini DPRKP, mungkin lupa bayar pajak,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (04/12/2025).

“Iya, sepertinya begitu. Atau bisa juga sebenarnya sudah dibayar secara online, tetapi pelat nomor belum dicetak.” tambahnya.

Menanggapi temuan ini, pihak BPKAD menegaskan agar dinas terkait segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.

“Suruh bayar dan segera membayar jika memang belum membayar pajak,” tegasnya singkat.

Kasus dugaan keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas ini menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap agar seluruh instansi pemerintah dapat menjadi contoh yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan jangan hanya membuat seremonial belaka.

•Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Rumah milik Sanin warga Dusun Karangsetia RT 013/004, Desa Medankarya, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, harus merasakan kehilangan tempat tinggal ketika rumahnya roboh setelah diserang hujan deras dan angin kencang. Bangunan berbahan kayu yang sudah menua dan rapuh itu sebenarnya sudah lama tidak layak untuk dihuni, namun keterbatasan ekonomi membuat Sanin tidak mampu melakukan perbaikan sedikit pun.

Sebagai pedagang es kelapa yang bergantung penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Sanin mengaku selalu terbebani rasa khawatir setiap kali musim hujan tiba. Tiang-tiang yang lapuk, genting yang sering bocor, serta lantai tanah tanpa lapisan keramik menjadikan kondisi tempat tinggalnya sangat mengkhawatirkan.

“Saya sangat berharap pemerintah bisa memberikan bantuan. Pengajuan yang diajukan Pemdes Medankarya sudah ada sejak lama, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda realisasi,” ungkap Sanin kepada tim wartawan pada hari Kamis (4/12/2025).

Pemerintah Desa Medankarya juga mengkonfirmasi kondisi tersebut. Umar, perwakilan pemdes, menyatakan bahwa laporan dan permohonan bantuan untuk rumah Sanin sudah disampaikan ke instansi terkait sejak lama.

“Benar sekali, rumah Bapak Sanin sudah roboh. Pemdes sudah melakukan pengajuan ke dinas, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut apapun,” tegas Umar.

Kejadian ini menuai sorotan publik terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Karawang yang dinilai kurang responsif. Padahal, kasus rumah roboh seharusnya menjadi prioritas utama penanganan.

Sebelumnya, DPRKP Karawang pernah menyampaikan komitmen untuk memprioritaskan kasus rumah tidak layak huni. “Kasus rumah roboh adalah yang paling utama dalam daftar prioritas kita,” demikian pernyataan Kepala Dinas DPRKP ketika ditanya media terkait masalah serupa beberapa waktu lalu.

Masyarakat berharap agar kejadian yang menimpa Sanin tidak terulang lagi. Mereka meminta DPRKP Karawang untuk bertindak lebih cepat, cermat, dan proaktif dalam menangani kondisi rumah warga yang sudah masuk kategori rawan roboh.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Cabang Karawang menghadiri temu kerja dengan Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Karawang sekaligus Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Asep Hazar, di San’k Cafe, Kamis (4/12/2025).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris AMKI Karawang Rd. Cholil Arief memperkenalkan organisasi yang menjadi wadah bagi para pengelola media di era konvergensi. Ia menjelaskan bahwa AMKI setiap hari berinteraksi dengan dinamika informasi, membentuk persepsi publik, dan memelihara ekosistem pemberitaan yang sehat.

“Dengan nada yang lucu dalam suasana yang santai, ia menyampaikan: ‘Jika PRKP mengukur tata kawasan melalui aturan teknis, kami mengukur dampak pemberitaan dengan alat ukur opini yang kadang memiliki jangkauan lebih luas daripada site plan perumahan,'” ungkap Cholil.

Sementara itu, Asep Hazar memberikan masukan berharga agar AMKI dapat berkembang lebih luas, tidak hanya dalam aspek jurnalistik, tetapi juga di bidang usaha.

“AMKI perlu terus berkembang, bukan hanya dari sisi jurnalistik melainkan juga dalam ranah bisnis,” tegasnya.

Ia menilai AMKI memiliki sumber daya manusia berkualitas yang berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan.

“Pengusaha besar dunia saat ini tengah memfokuskan perhatian pada sektor pangan. AMKI harus mengambil bagian aktif dalam ekosistem ekonomi tersebut,” tutup Asep.

Ketua AMKI Karawang Endang Nupo menyambut baik masukan dari Asda II.

“Masukan Pak Asep Hazar sungguh menginspirasi. Semoga kita dapat mengimplementasikannya untuk kemajuan AMKI Karawang ke depan,” terangnya.

Ia juga mengapresiasi dorongan yang diberikan, menambahkan: “Masukan Pak Asep Hazar sungguh berisi nilai. Jika dapat dijalankan, AMKI Karawang pasti akan berkembang lebih jauh.”

Diskusi yang berlangsung santai tersebut menjadi langkah awal kolaborasi antara AMKI dan Pemerintah Daerah, dan ditutup dengan pembahasan mengenai penguatan ekosistem ekonomi guna mendukung program swasembada pangan.

•Red