KARAWANG |Infokeadilan.com – Pembangunan jalan alternatif di Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, menghadapi hambatan signifikan akibat belum adanya tanggapan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait permohonan penanganan kabel listrik yang melintang tepat di jalur pekerjaan. Kondisi ini membuat upaya pemulihan akses masyarakat yang terganggu akibat jalan amblas terhenti di tengah jalan.
Tokoh Pemuda Karawang, Lukman N. Iraz, mengungkapkan bahwa musibah jalan amblas di wilayah tersebut hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Menanggapi hal ini, Pemerintah Desa Purwadana telah mengambil inisiatif untuk membuka akses alternatif agar warga Kampung Sumedangan, Kampung Bobojong, Perumahan Festival, hingga kawasan Golden tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dukungan juga datang dari pihak swasta, di mana PT BMJE (Djarum Super) telah dengan baik memberikan izin penggunaan lahan milik perusahaan untuk dilintasi jalan alternatif sementara demi kepentingan bersama masyarakat.
“Namun proses pembangunan harus terhenti karena adanya kabel listrik besar yang berada tepat di jalur pekerjaan. Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama yang membuat alat berat tidak dapat bekerja secara optimal,” jelas Lukman pada Senin (23/2/2026).
Menurutnya, Pemerintah Desa Purwadana telah mengirimkan surat resmi kepada pihak PLN sejak Rabu (18/2/2026) pekan lalu, yang meminta langkah teknis atau penanganan terhadap kabel tersebut agar pembangunan dapat segera dilanjutkan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada bentuk tanggapan apapun dari pihak terkait.
Lukman menyoroti bahwa kondisi ini sangat kontras dengan respons yang diberikan oleh berbagai pihak pemerintah mulai dari tingkat daerah, provinsi, hingga pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), yang dinilainya cukup responsif dalam menangani musibah jalan amblas di wilayah tersebut.
“Pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat melalui BBWS telah dengan cepat merespons dan berkontribusi. Namun sayangnya, untuk persoalan kabel listrik yang menjadi penghalang utama saat ini, belum ada tindakan atau bahkan tanggapan dari PLN,” ujarnya.
Keterlambatan pembangunan jalan alternatif telah berdampak signifikan bagi masyarakat. Kendaraan roda empat belum dapat melintas, aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, bahkan pelayanan pendidikan serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terganggu.
Lukman berharap pihak PLN segera memberikan tanggapan yang jelas dan mengambil langkah konkret, agar pembangunan jalan alternatif dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, akses masyarakat dapat kembali normal dan roda perekonomian wilayah tidak semakin tertekan akibat hambatan yang bisa saja dihindari.
•Red
