KARAWANG, Infokeadilan.com — Pelaksanaan proyek pembangunan pagar gedung kantor Bapenda Kabupaten Karawang yang berlokasi diduga kuat mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya terkait penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja di lapangan.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi proyek pada Selasa (03/11/2026), terlihat aktivitas pengerjaan konstruksi pagar sedang berlangsung. Namun, dijumpai indikasi bahwa para pekerja di lokasi tidak mengenakan atribut keselamatan kerja yang memadai, seperti helm keselamatan (safety helmet), sepatu pelindung (safety shoes), maupun rompi keselamatan, meskipun papan informasi proyek secara jelas mencantumkan slogan “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja” dan logo “Safety First”.
Padahal sudah jelas ketentuan mengenai K3 konstruksi bukan sekadar formalitas yang tercantum di atas papan proyek semata, melainkan kewajiban hukum yang diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan demi melindungi keselamatan jiwa para pekerja dari risiko kecelakaan kerja.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, berikut adalah detail data resmi kegiatan tersebut.
Nama Pekerjaan: Pembangunan Pagar Gedung Kantor Bapenda Kabupaten Karawang
Lokasi Pekerjaan: Kecamatan Karawang Barat
Nomor Kontrak: 027.2/042/BGNJAKON/2026
Sumber Dana: APBD Kabupaten Karawang Tahun 2026
Nilai Kontrak: Rp398.855.000,00
Waktu Pelaksanaan: 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
Kontraktor Pelaksana: CV. Nur Buana Abadi
Instansi Terkait: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.
Dari hasil keterangan yang didapat dari salah satu pekerja dilapangan ketika di tanya terkait siapa pelaksana atau konsultan dan mandor lapangan ia hanya menjawab singkat dengan menyebut nama berinisial A.
“Kalau mandornya mah pak A, kemarin mah ada pak, sekarang mah belum kesini, tapi kalau untuk siapa bosnya saya juga ga tau pak”. jawabnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana dilapangan maupun pihak pengawas dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan lemahnya pengawasan K3 dan ketiadaan APD bagi pekerja di lapangan.
Redaksi akan terus mengawal perkembangan dugaan ini. Asas praduga tak bersalah tetap kami pegang, namun penegakan aturan K3 di proyek APBD adalah hak publik yang harus dipenuhi.
Menanggapi hal itu diharapkan agar Dinas PUPR Kabupaten Karawang segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta memberikan teguran tegas kepada pihak penyedia jasa. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan proyek yang menggunakan uang rakyat (APBD) tidak mengorbankan keselamatan dan hak dasar para pekerja konstruksi.**
