BANDUNG |Infokeadilan.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara berlangsung di Bale Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dari seluruh 27 Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, termasuk hadirnya Bupati Karawang, H. Masmadi, didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Karawang.
Semangat “Lembur Diurus, Kota Ditata”
Acara ini mengusung semangat “Lembur Diurus, Kota Ditata”, yang menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan seluruh Kabupaten dan Kota di bawahnya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, S.Sos, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Barat yang dinilai memiliki energi luar biasa sebagai “baterai pengalih” yang terus melayani kebutuhan masyarakat.
“Meskipun transfer daerah mengalami pengurangan, pembangunan Jawa Barat harus tetap berjalan. Tahun 2027 adalah momentum sektor-sektor yang langsung disentuh oleh masyarakat harus diperkuat dengan kemajuan semangat kolaborasi dan sinergi demi mewujudkan Jawa Barat yang tata waktu melalui kualitas SDM,” tutur Iwan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Purn Ahmad Wiyagus, menegaskan bahwa setiap kegiatan dan sub-kegiatan di daerah harus berlandaskan pada Astacita sebagai fondasi mutlak pembangunan.
“Jawa Barat merupakan motor penggerak nasional yang tampil luar biasa. RKPD 2027 menjadi indikator krusial dalam menentukan visi-misi RPJMD, mengingat ini adalah masa paruh waktu peningkatan perencanaan,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat juga menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada angka statistik, melainkan harus mampu menyentuh akar masalah (culturean). Beliau merinci sejumlah sektor prioritas yang akan difokuskan:
– Pendidikan: Percepatan rehabilitasi ruang kelas, program Wajib Belajar (WSB), serta penyelesaian isu kekurangan guru dan status tanah sekolah.
– Kesehatan: Fokus pada upaya preventif melalui sanitasi, bukan sekadar mengobati penyakit.
– Ketenagakerjaan: Meningkatkan kualitas SDM melalui program magang bagi siswa kelas 3 SMA/SMK.
– Ekonomi: Memaksimalkan potensi ekonomi digital sebagai pendorong utama.
Sebagai penutup rangkaian acara, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Fokus utama kesepakatan ini adalah Sinergi Pembiayaan dan Integrasi Layanan Kesehatan. Tujuannya agar seluruh warga Jawa Barat dapat mengakses layanan kesehatan yang merata dan terintegrasi, didukung oleh solidaritas fiskal yang kuat antar wilayah.
•Dan/Tep
