Polemik Parkir Stadion Singaperbangsa Berujung Digratiskan, Askun Nilai Kadisparpora Abaikan Koordinasi dengan Bupati 

KARAWANG, Infokeadilan.com  – Polemik tarif dan pengelolaan parkir di kawasan Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga memicu respons tegas dari Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang akhirnya menggratiskan setiap kendaraan yang terparkir di lokasi tersebut.

​Menyikapi dinamika ini, Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan ketegasan Bupati Aep dalam merespons keluhan masyarakat.

​Namun demikian, pria yang akrab disapa Askun itu menegaskan bahwa pihak ketiga selaku pengelola parkir tidak dapat sepenuhnya disalahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Menurutnya, akar persoalan ini bersumber dari ketiadaan koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, kepada Bupati Aep.

​Askun menilai, semestinya Kadisparpora terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada kepala daerah sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa bersama pihak ketiga.

​Ia pun menyoroti sikap Kadisparpora yang dinilainya melampaui kewenangan dan mendahului kebijakan bupati, terlebih proyek renovasi Stadion Singaperbangsa sendiri hingga kini belum rampung 100 persen.

​Dalam kesempatan yang sama, Askun mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjebak pada perasaan merasa dekat dengan pimpinan daerah sehingga mengambil keputusan strategis tanpa arahan resmi bupati.

​”Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong,” tutur Askun, Kamis (19/11/2026).

​Lebih lanjut, Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang ini mengusulkan agar seluruh area parkir pada fasilitas umum (fasum) yang dibangun dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digratiskan bagi masyarakat.

​Apabila pemerintah daerah tetap memungut retribusi demi mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Askun menyarankan agar skema tarif dibuat ringan dan bersifat tetap (flat).

​”Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu rupiah saja dan mobil misal Rp4 ribu, gak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum,” tuturnya.

​Dalam aspek tata kelola, Askun menekankan pentingnya klausul hukum yang tegas dan mengikat dalam setiap PKS pengelolaan parkir fasilitas umum, khususnya terkait jaminan keamanan kendaraan. Apabila terjadi kehilangan kendaraan di area parkir resmi, pengelola wajib bertanggung jawab penuh.

​”Selama ini kan gak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir gak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu,” terangnya.

​Poin kedua yang turut disorot adalah kepastian realisasi target PAD setiap tahun dari masing-masing PKS pengelolaan parkir. Ia mengingatkan jangan sampai potensi retribusi parkir terus-menerus gagal mencapai target akibat kebocoran maupun pengelolaan yang tidak akuntabel.

​”Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat,” sindirnya.

​Untuk menutup celah persoalan serupa di masa mendatang, Askun mendorong terbangunnya koordinasi lintas instansi yang lebih terintegrasi antara Disparpora, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sehingga optimalisasi PAD tetap berjalan selaras dengan perlindungan hak masyarakat.

​”Enter point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat,” tutup Askun.***

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI