KARAWANG |Infokeadilan.com – Isu dugaan pencemaran Sungai Cigembol di Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, kembali mengundang perhatian publik luas. Kawasan sekitar lokasi operasional PT Pindo Deli 4 kini menjadi titik fokus, seiring dengan laporan dari masyarakat mengenai limbah yang diduga telah merusak kualitas lingkungan sekitar.
Menanggapi fenomena yang muncul kembali ini, mantan Asisten Daerah (Asda) I Pemerintah Kabupaten Karawang, Drs. Saleh Effendi, mengajak untuk melihat kembali sejarah penanganan kasus serupa pada masa kepemimpinan Bupati Dadang S Muchtar.
Menurut Saleh, pada tahun 1998, pemerintah daerah kala itu tidak sungkan mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran standar pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak industri.
Salah satu langkah drastis yang ditempuh saat itu adalah menutup total saluran pembuangan limbah pabrik dengan menggunakan campuran semen dan pasir.
“Waktu itu saluran diblok total. Akibatnya, limbah hitam pekat yang panas dan berbau tidak bisa keluar, hingga akhirnya menggenangi area pabrik sendiri,” ungkap Saleh, Jum’at (27/3/2026).
Langkah tersebut, lanjutnya, tentu membawa konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Operasional pabrik harus dihentikan sementara, dan seluruh karyawan mendapatkan cuti hingga tiga bulan dengan tetap menerima hak upah mereka. Namun, dampak yang dihasilkan dalam bentuk efek jera dinilai sangat signifikan.
Pihak perusahaan, kata Saleh, kemudian melakukan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh sistem pengelolaan limbahnya, sesuai dengan standar teknis yang direkomendasikan oleh konsultan ahli.
Pengalaman tersebut kini menjadi cermin bagi penyelesaian kasus serupa yang kembali muncul. Saleh secara terbuka mengajukan pertanyaan mendasar terkait pendekatan yang harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan industri terhadap peraturan lingkungan yang ada.
“Apakah cara seperti itu harus diulang agar perusahaan benar-benar kapok?” ujarnya.
Pernyataan ini mengangkat dilema abadi dalam pengelolaan pembangunan: bagaimana menyelaraskan penegakan norma lingkungan yang tegas dengan potensi dampak terhadap sektor ekonomi, terutama pada nasib tenaga kerja yang bergantung pada operasional industri.
Ia juga mengungkapkan bahwa langkah tegas serupa pernah diterapkan pada tahun 2007 terhadap sebuah pabrik baja di Kecamatan Pangkalan. Pada saat itu, permasalahan utama adalah emisi dari cerobong asap berbahan bakar batu bara yang tidak memenuhi standar.
Hal yang menarik, dalam kasus tersebut, proses perbaikan dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu bulan lebih cepat dari target tiga bulan penutupan yang direncanakan. Setelah melalui serangkaian uji coba dan dinyatakan telah memenuhi standar teknis, pabrik tersebut kembali mendapatkan izin untuk menjalankan operasionalnya.
Kasus Sungai Cigombel saat ini mengangkat pertanyaan mendalam mengenai efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan di Kabupaten Karawang.
Di tengah perkembangan aktivitas industri yang terus meningkat, masyarakat menginginkan transparansi yang tinggi, akuntabilitas yang jelas, serta tindakan konkrit dari pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Pengamat lingkungan menilai bahwa langkah tegas seperti yang dilakukan pada masa lalu memang terbukti efektif dalam menciptakan efek jera, namun perlu diimbangi dengan mekanisme hukum yang jelas dan berbasis prinsip keadilan.
Sebaliknya, jika pelanggaran terus berulang tanpa adanya sanksi yang sesuai, maka bukan hanya ekosistem alam yang akan menderita, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan tercoreng.
Dugaan kasus ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah saat ini: apakah akan kembali mengandalkan pendekatan “shock therapy” seperti pada era sebelumnya, atau lebih memilih untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis regulasi modern yang lebih berkelanjutan.
Yang tidak dapat diperdebatkan adalah satu hal perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Sungai Cigombel kini tidak lagi sekadar merupakan aliran air yang menghubungkan wilayah di Karawang, melainkan menjadi cermin yang mencerminkan sejauh mana negara mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan industri dan kelestarian alam yang menjadi hak bersama.
•Red
