KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |
Pemerintah Kabupaten Karawang kucurkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas PUPR untuk membangun wilayah Karawang di berbagai aspek tidaklah sedikit. Akan tetapi dari jumlah besarnya anggaran APBD yang di gelontorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR tersebut di duga kurang maksimal.
Seperti di ketahui saat ini pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang saat ini seperti hanya terkonsentrasi pada pembangunan penurapan saja, seperti TPT, normalisasi saluran air dan jembatan.
Hal ini menjadi tanda tanya beberapa pihak tentang bagaimana pemerataan pembangunan yang ada di wilayah Karawang saat ini, pasalnya masih banyak pembangunan inprastruktur jalan poros desa yang memerlukan perhatian pihak PUPR, dan hal ini justru seolah tak menjadi prioritas.
Ketua ormas Laskar Macan Kumbang H. Endang atau yang biasa akrab di panggil Endang Macan Kumbang mengungkapkan
permasalahan yang timbul disaat ini, menurutnya, ” ini sudah bulan Juli, kok aneh pembangunan yang di danai oleh APBD tahap II melalui DInas PUPR itu buian hanya satu di antaranya melalui Aspirasi dan lain-lain, namun sampai hari ini untuk pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten Karawang masih terlihat belum maksimal,” ungkapnya kepada awak media, Senin (17/7/2023)
“kemarin saya konfirmasi ke orang PUPR katanya masih riweuh (sibuk-red)
riweuh Kenapa,,? katanya riweuh masih ngurusin Pokir”, timpalnya.
Lebih lanjut Endang menyatakan, bahwa menurutnya kucuran dana APBD tidak ada kaitanya dengan permasalahan Pokir.
“Apa urusanya kucuran dana anggaran APBD dengan Pokir, itu kasus hukum kalau masih berjalan ada keterkaitan dengan para anggota dewan ya itu silakan, masa kasus hukum bisa menghalang-halangi kucuran dana pemerintah.”
“yang dirugikan masyarakat nanti, ini anggaran mau di apain kalau kayak gini, ini sudah bulan Juli belum direalisasikan juga, sementara jalan poros-poros desa yang ada di Kabupaten Karawang butuh di prioritaskan. Ini kan anggaran murni tahun 2023, sebentar lagi anggaran ABT, bagaimana ceritanya ini,” bebernya.
Harapan saya dengan adanya pemberitaan ini muncul pihak terkait bisa segera merealisasikan.
Selain itu saya juga perlu untuk mempertanyakan, kenapa sampai saat ini belum juga bisa di realisasikan karena ributnya anggaran Pokir dewan. Akan tetapi pengerukan atau normalisasi irigasi itu sudah berjalan duluan, dan Ini bagaimana aturan mainnya.
Saya meminta kepada pihak APH juga jangan diam saja, kalau ada pihak pemborong seperti ini harus di tindak, agar mereka pihak kontraktor mengambil pekerjaanya yang ringan-ringan saja dulu.
(Red)
