KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Munculnya pemberitaan di beberapa media online perihal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN 1 Rawamerta yang di duga tidak memprioritaskan warga sekitar membuat timbulnya rasa kekecewaan warga dan pemerintah desa, pasalnya ada sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Rawamerta belum lama ini mengaku kecewa, karena banyak anak warga setempat yang tidak diterima di SMKN 1 Rawamerta pada PPDB online sistem zonasi tersebut.
Padahal sudah di jelaskan di dalam aturan pemerintah dan Permendikbud terbaru terkait PPDB bahwa Pemerintah Pusat memberikan fleksibilitas daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, atau jalur lainnya (dapat berupa jalur prestasi).
Apabila setelah menentukan kuota jalur zonasi, maka untuk selanjutnya menggunakan kuota jalur afirmasi dan seterusnya, kemudian daerah secara transparan harus menjelaskan ketentuan PPDB masing-masing kepada masyarakat, terutama pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ketentuan ini. Pemerintah Daerah juga sebaiknya menjelaskan kepada publik latar belakang penetapan proporsi dari masing-masing jalur tersebut, sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi kepada publik.
Namun sangat di sayangkan pada kenyaatnya tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Seperti rasa kekecewaan yang di ungkapkan oleh sejumlah Kepala Desa di wilayah Kecamatan Rawamerta di beberapa media online perihal banyaknya siswa lulusan dari sekolah tingkat pertama yang ada di wilayah Kecamatan Rawamerta tidak di terima oleh sekolah tersebut.
Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu Kepala Desa Sukamakmur H. Ahmad Holidin saat di hubungi awak media melalui pesan Whatsap mengatakan, bahwa hal tersebut malah berbanding terbalik dengan rencana awal, keinginan dibangunnya sekolah disetiap pelosok daerah.
“Untuk PPDB ke depan semoga tidak terjadi lagi hal seperti sekarang. Bukankah tujuan awal dibangunnya sekolah SMP, SLTA di setiap pelosok untuk mendongkrak Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (IRLS) dan mengurangi cost warga di daerah, serta mengurangi menumpuknya siswa di salah satu sekolah yang ada diperkotaan”, ungkapnya kepada awak media, Minggu (16/7/2023)
Ketika di tanya tentang dampak yang terjadi terhadap lingkungan sekitar setelah adanya pemberitaan tersebut H. Ahmad Holidin menjelaskan, “Secara langsung belum, hanya
sumbang saran saja untuk para ketua komite, agar lebih intensif untuk menjalin komunikasi yangg intens menjelang awal tahun dan akhir tahun ajaran kaitan dengan PPDB”, pungkasnya.
Sementara itu salah satu guru pengajar di SMKN 1 Rawamerta saat di konfirmasi oleh awak media pada hari Kamis 11/7/2023 terkait dengan hal tersebut pihaknya mengatakan, ” terkait dengan PPDB, terkait sistem zonasi, kalau semua masuk ke zonasi, kuotanya itu hanya sekian persen, kalau ga salah dulu setau saya sekitar 15%, mohon maaf saya kurang hafal, karena saya bukan panitia jadi kurang hafal,” Ucapnya.
Ketika di minta keterangan tentang jumlah kuota untuk semua jurusan di sekolah tersebut, apakah sudah di tutup dan tidak akan menerima siswa baru kembali di semua jurusan pihaknya mengatakan, bahwa kuota penerimaan siswa baru untuk semua jurusan sudah terpenuhi.
“Iya, sudah di tutup sesuai dengan aturan sistem untuk semua jurusan sudah di tutup, artinya kuotanya sudah terpenuhi”, jawabnya.
Pada saat di singgung perihal kebijakan untuk warga pribumi kenapa tidak bisa masuk di sekolah tersebut pihaknya menegaskan, ” kalau berbicara masalah kebijakan itu bukan kepada saya pak, karena saya bukan panitia, kalau saya yang memberikan kebijakan tersebut nanti bagaimana, soal kebijakan mah itu harus kepada yang punya kewenangan,” tutupnya.
Dengan adanya hal tersebut di harapkan kepada pihak dan instansi terkait agar bisa memberikan solusi kepada publik secara lebih transparan, agar hal seperti ini tidak terulang kembali di tahun yang akan datang.
(U.Spryd/Red)
