KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar rapat tindak lanjut guna memperketat pengawasan terhadap seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi di wilayahnya, sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret untuk menangani dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang mungkin timbul. Langkah strategis ini diambil tidak lepas dari tindakan penertiban yang telah dilakukan sebelumnya, di mana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memutuskan untuk menutup sementara salah satu tempat hiburan malam terkait ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan ketertiban umum serta norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE., dalam arahannya menegaskan telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran dinas terkait, para camat, serta mengajak kerja sama yang erat dengan pihak Kepolisian Resor Karawang dan Komando Distrik Militer untuk melaksanakan patroli gabungan. Kegiatan pengawasan ini akan ditingkatkan secara intensif, terlebih menjelang masa libur sekolah, guna memastikan ketertiban dan kondusivitas lingkungan tetap terjaga dengan baik.
“Karawang memiliki potensi yang sangat besar, namun hal ini harus diimbangi dengan ketertiban. Saya sendiri telah turun langsung meninjau dan memeriksa satu per satu tempat hiburan, termasuk karaoke, untuk memastikan mana yang telah memiliki izin resmi dan mana yang belum. Menjelang libur sekolah nanti, saya memerintahkan agar aparat kepolisian dan TNI bersama-sama melakukan patroli gabungan secara rutin, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meresahkan masyarakat,” tegas Bupati, Selasa (9/6/2026).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., MP., menambahkan bahwa pemerintah daerah saat ini memfokuskan perhatian pada pengawasan administratif yang ketat terhadap 122 unit Tempat Hiburan Malam yang tercatat resmi beroperasi di wilayah Karawang. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada aspek kelengkapan perizinan usaha semata, namun rapat tersebut juga telah merumuskan langkah taktis lintas dinas yang terkoordinasi, dengan tujuan utama menekan dampak sosial negatif serta mencegah penularan penyakit menular seperti HIV/AIDS.
“Kita telah mengambil langkah nyata dan konkret. Terhadap tempat hiburan yang terbukti melanggar ketentuan, telah dilakukan penutupan sementara oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan seluruh pengelola tempat usaha memenuhi syarat administrasi dan operasional yang telah ditetapkan. Bersama dengan unsur Masyarakat Peduli Sosial, kami akan bertindak secara menyeluruh dan terpadu agar praktik-praktik yang bertentangan dengan norma dan asusila tidak terulang kembali di masa mendatang,” jelas Sekda.
Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan bahwa fenomena perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya harus ditangani secara tuntas sejak akar permasalahannya. Menyikapi berbagai permasalahan sosial yang muncul, termasuk isu yang berkaitan dengan orientasi seksual, Pemerintah Kabupaten Karawang menempuh pendekatan yang menyeluruh dan humanis, yang melibatkan aspek keagamaan, sosial budaya, serta kesehatan masyarakat secara seimbang.
Selain melalui penegakan aturan, pemerintah juga menggerakkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua sebagai pendidik utama di rumah, tokoh agama, organisasi pemuda, hingga lembaga pendidikan, untuk bersatu padu dalam upaya pencegahan. Edukasi yang masif dan terarah menjadi prioritas utama guna menahan penyebaran paham yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, serta membatasi kebebasan perilaku yang dapat merusak moral dan karakter generasi muda, khususnya yang mengarah pada perilaku menyimpang.
Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan kerja sama semua pihak, Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen untuk terus menjaga citra daerah sebagai wilayah yang menjunjung tinggi norma agama dan budaya, serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya.***
