SINYAL KERAS BUPATI : ASN Mangkir Briefing, Sinyal Mutasi dan Sanksi Tegas Jadi Perhatian

KARAWANG |Infokeadilan.com – Suasana morning briefing virtual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang mendadak memanas, Senin (6/4/2026). Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, secara terbuka meluapkan kekecewaan mendalam atas rendahnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai abai terhadap agenda strategis pemerintah daerah.

Dalam forum yang diikuti ratusan ASN lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Karawang, Aep menyoroti banyaknya pejabat struktural mulai dari Sekcam, Kabid hingga Kasi yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

“Ini sudah jelas di surat edaran. Saya saja sedang sakit, tapi tetap hadir karena komitmen. Kalau ingin dihargai, ya harus bisa menghargai juga,” tegasnya dengan nada tinggi.

Kemarahan itu bukan tanpa alasan. Briefing tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan penting terkait efisiensi dan efektivitas kerja. Namun ironisnya, saat pimpinan daerah telah siap, justru banyak peserta yang menunjukkan ketidaksiapan, bahkan ketidakhadiran.

Merespons hal tersebut, Bupati langsung memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mendata dan menjatuhkan sanksi tegas.

“Dinas mana, sekcam mana yang tidak hadir, beri punishment semua,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga mengancam akan membawa persoalan ini ke forum Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk proses mutasi. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa pelanggaran disiplin tidak akan lagi ditoleransi.

“Kalau seperti ini terus, kita mutasi. Tidak ada kompromi,” tandasnya.

Menurut Aep, ketidakhadiran ASN mencerminkan lemahnya komitmen terhadap reformasi birokrasi yang sedang didorong, terutama dalam hal efisiensi dan budaya kerja yang profesional. Padahal, pada hari yang sama, ia telah menyampaikan arah kebijakan strategis, termasuk efisiensi energi dan transportasi yang hasilnya bisa menghemat anggaran hingga Rp 1–2 Miliar.

Di akhir arahannya, Bupati menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan wadah strategis.

“Ini bukan sekadar formalitas. Ini forum strategis. Kalau tidak siap, jangan jadi bagian dari sistem,” pungkasnya.

 

•Rls

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI