KARAWANG |infokeadilan.com – Gabungan Kelompok Tani Gotong Royong Desa Kuta Ampel Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang merasa kecewa terhadap Dinas Pertanian Kabupaten Karawang. Pasalnya, bantuan ternak domba yang mereka ajukan hingga kini tak kunjung terealisasi, meskipun sebelumnya telah dilakukan survei oleh dinas terkait dan sudah masuk di aplikasi Simluhtan.
Ketua Gapoktan Gotong Royong inisial (N) kepada awak media mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya realisasi bantuan tersebut.
“Saya sudah disurvei oleh dinas terkait mengenai bantuan ternak domba, tapi sampai sekarang belum ada realisasi juga,” Ungkapnya, Selasa (8/2/2025)
Ketika di tanya apakah pengajuannya sudah terdaftar atau belum di aplikasi Simluhtan, N menjawab bahwa kelompoknya sudah di daftarkan di aplikasi Simluhtan tersebut.
“Sudah pak, ya sudah di daftarin di aplikasi Simluhtan mah, di survei juga sudah kan pa waktu itu.” Jelasnya.
Hal serupa dibenarkan oleh salah satu perangkat desa setempat yang mengonfirmasi bahwa bantuan memang belum diterima.
“Iya, Gapoktan Gotong Royong memang belum menerima bantuan ternak domba dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, padahal sudah disurvei dari DPKP sudah dilakukan,” Terangnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Gapoktan Gotong Royong sudah terdaftar dalam sistem sesuai anjuran dari Dinas Pertanian, yang menjadi salah satu syarat penerima bantuan tersebut.
“Namun sampai sekarang belum ada bantuan, padahal program ini untuk tahun 2024, sekarang sudah 2025. Ini ada apa ?” Ujarnya dengan nada tanya.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Karawang tidak hanya lalai, tetapi juga terindikasi melakukan pembohongan publik. Dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp15 miliar untuk program bantuan pertanian, muncul pertanyaan besar: apakah dinas terkait tidak becus mengelola anggaran atau ada indikasi lain yang patut dipertanyakan ?
Ketua-ketua Gapoktan lain di beberapa wilayah di Karawang juga mempertanyakan kebijakan dinas, terutama setelah mereka diminta mengajukan proposal baru untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“Kenapa harus mengajukan proposal baru ? Apakah yang lama diabaikan? Kami butuh kejelasan, bukan janji tanpa kepastian,” ujar salah satu ketua Gapoktan yang enggan disebut namanya.
Pihaknya berharap Bupati Karawang turun tangan untuk mengawasi kinerja Dinas Pertanian yang dinilai lamban dan lalai dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh awak media, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang memilih bungkam dan enggan memberikan jawaban.
•Red
