KARAWANG, Infokeadilan.com – Pemerintah Kecamatan Jayakerta menegaskan komitmennya untuk membebaskan program Bantuan Sosial (Bansos) dari segala bentuk infiltrasi politik praktis menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Seluruh elemen pelayanan publik mulai dari pendamping sosial hingga jajaran perangkat desa diingatkan untuk menjaga teguh prinsip netralitas demi menjamin kondusivitas wilayah.
Pernyataan bersikap tersebut ditegaskan langsung oleh Camat Jayakerta, Asep Sudrajat. Ia menggarisbawahi bahwa bansos, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, merupakan hak mutlak penerima manfaat berdasarkan regulasi resmi dan tidak boleh ditunggangi untuk kepentingan mendulang suara, mengintimidasi warga, atau menguntungkan calon kepala desa tertentu.
Langkah preventif ini difokuskan untuk memagari stabilitas sosial di wilayah Kecamatan Jayakerta, terutama di desa-desa yang kini tengah menggelar tahapan Pilkades, seperti Desa Kemiri dan Desa Kertajaya.
”Bansos itu program pemerintah untuk masyarakat, tidak ada kaitannya dengan Pilkades. Siapa pun kepala desa yang terpilih nantinya, bantuan tersebut tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku dari pemerintah pusat. Jadi, jangan ada pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi bansos demi kepentingan politik pribadi atau kelompok,” ujar Asep Sudrajat, Senin (9/11/2026).
Asep menekankan bahwa keberlanjutan bansos sepenuhnya bergantung pada mekanisme pendataan serta kriteria obyektif yang ditetapkan pemerintah, bukan atas belas kasihan atau kehendak pemenang kontestasi politik di tingkat desa.
Melengkapi penegasan tersebut, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Jayakerta, Endang Sugiarto, memastikan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial berpatokan ketat pada data terpadu pemerintah.
Ia mematahkan spekulasi bahwa ada figur atau kelompok tertentu yang memiliki wewenang sepihak untuk mencoret atau membatalkan hak warga penerima bansos lantaran perbedaaan preferensi politik.
”Penyaluran bansos itu berbasis data terpadu dan regulasi ketat dari Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah. Tidak ada korelasinya dengan dukungan politik di Pilkades. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terintimidasi oleh isu dicoretnya bantuan hanya karena perbedaan pilihan, dan jangan mau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan bansos untuk mencari dukungan,” tegas Endang.
Endang menyerukan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh narasi menyesatkan yang sengaja dihembuskan oknum tertentu demi menangguk keuntungan elektoral.
Selain ancaman politisasi bansos, pihak Kecamatan Jayakerta menaruh perhatian serius pada profesionalisme jajaran aparatur tingkat bawah, mulai dari pendamping sosial, perangkat desa, kepala dusun, hingga pengurus RT dan RW.
Asep menilai keterlibatan aktif lini pelayanan publik dalam struktur tim pemenangan pasangan calon berisiko memicu benturan kepentingan (conflict of interest), merusak objektivitas pelayanan warga, serta membuka celah penyalahgunaan kewenangan negara.
”Jika pendamping sosial atau perangkat desa terlibat dalam tim sukses salah satu pasangan calon, hal itu akan memicu conflict of interest atau konflik kepentingan. Pelayanan kepada masyarakat menjadi sempit dan berpotensi menyalahgunakan wewenang serta program negara demi kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, mereka harus tetap netral,” jelasnya.
Asep pun menyuarakan imbauan keras bagi aparatur yang bersikeras ingin terjun ke arena politik praktis agar mengambil sikap ksatria dengan menanggalkan jabatannya terlebih dahulu.
”Kalau memang kekeh ingin fokus mendukung dan menjadi tim sukses calon tertentu, lebih baik mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya agar tidak mencampuradukkan kepentingan publik dengan kepentingan politik,” tegasnya.
Sebagai jaminan atas tegaknya netralitas, pihak kecamatan telah mengintensifkan sosialisasi serta menerbitkan edaran resmi. Warga yang menemukan indikasi pelanggaran atau keterlibatan aparatur dalam politik praktis diimbau untuk segera melayangkan laporan tertulis yang dilindungi bukti sah melalui Panitia Pilkades di tingkat desa.
Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara berjenjang melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang.
Asep menggarisbawahi bahwa regulasi telah menyiapkan sanksi berjenjang bagi oknum yang terbukti melanggar, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga tindakan tegas berupa pemberhentian dari jabatan.
”Sejauh ini situasi di wilayah Jayakerta seperti Desa Kemiri dan Kertajaya masih relatif kondusif dan netral. Namun, kami mengingatkan kembali agar seluruh elemen masyarakat dan panitia bersama-sama menjaga keamanan serta kesuksesan Pilkades tanpa adanya kecurangan,” pungkasnya.
Penegasan dari otoritas Kecamatan Jayakerta ini melayangkan pesan benderang: bantuan sosial adalah amanat publik yang dilindungi undang-undang, bukan komoditas politik yang bisa ditransaksikan demi tampuk kekuasaan di desa. **
