KARAWANG, Infokeadilan.com – Persoalan ketertiban umum dan penataan ruang publik di wilayah Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, kembali menjadi perhatian serius masyarakat. Aktivitas sejumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti gelandangan dan pengemis (gepeng), manusia gerobak, anak jalanan hingga kelompok yang kerap berkumpul di titik-titik keramaian dinilai membutuhkan penanganan terpadu dari Pemerintah Kabupaten Karawang.
Sejumlah titik krusial yang menjadi pusat perhatian warga meliputi kawasan depan Masjid Besar Asy-Syuhada Cikampek, Taman Pelangi, area Plaza Cikampek, hingga kolong Jembatan Flyover Cikampek, Jum’at (20/11/2026).
Kondisi ini memicu kekhawatiran warga yang beraktivitas sehari-hari di jantung kota Cikampek tersebut. Sebagai salah satu etalase utama Kabupaten Karawang di wilayah timur, Cikampek diharapkan mampu menjaga kebersihan, estetika, serta kenyamanan fasilitas umumnya.

Kawasan depan Masjid Besar Asy-Syuhada menjadi salah satu titik yang paling disorot. Keberadaan manusia gerobak yang kerap mangkal serta aktivitas gepeng di sekitar pelataran masjid dinilai mengurangi kekhusyukan dan kenyamanan jemaah.
Persoalan ini tidak sekadar menyangkut estetika tata kota, melainkan juga kebersihan dan pengelolaan ruang publik di sekitar rumah ibadah. Masyarakat menegaskan bahwa dorongan penertiban ini bukanlah bentuk penolakan terhadap warga yang membutuhkan bantuan sosial, melainkan upaya mengembalikan fungsi ruang publik agar tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum.
Sorotan serupa mengarah ke kawasan bawah Flyover Cikampek, Taman Pelangi, hingga Plaza Cikampek. Selain anak jalanan, aktivitas sejumlah kelompok masyarakat—termasuk komunitas waria—yang kerap berkumpul di area tersebut dinilai memerlukan pengawasan serta penataan yang lebih terarah.
Ruang terbuka seperti Taman Pelangi dan area sekitar Flyover semestinya dapat diakses secara aman dan nyaman oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap aktivitas di ruang publik tetap berada dalam koridor aturan, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang profesional, persuasif, dan humanis tanpa tindakan diskriminatif.
Menanggapi kondisi tersebut, salah seorang tokoh masyarakat Cikampek, H. Pendi, angkat bicara. Ia menekankan bahwa persoalan ketertiban di Cikampek tidak bisa dibiarkan berlarut-larut hingga merusak citra wilayah.
”Cikampek ini adalah wajah pintu gerbang Karawang. Sangat disayangkan jika kawasan strategis, apalagi di depan rumah ibadah seperti Masjid Besar Asy-Syuhada dan ruang publik di sekitar Flyover, terkesan kumuh dan kurang tertata. Masyarakat hanya ingin ruang publik kembali pada fungsinya: bersih, aman, dan nyaman bagi semua,” ujar H. Pendi saat dimintai tanggapannya.
Lebih lanjut, H. Pendi mengingatkan bahwa penertiban di lapangan tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial atau memindahkan masalah dari satu titik ke titik lainnya.
”Kami mendorong Satpol PP Kabupaten Karawang untuk turun langsung membantu jajaran di kecamatan yang jumlah personelnya terbatas. Namun, penertiban saja tidak cukup. Dinas Sosial juga harus hadir melakukan pendataan dan pembinaan yang nyata. Jangan sampai tindakan baru diambil setelah persoalan ini ramai atau viral di media sosial. Masyarakat butuh bukti kerja nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Masyarakat Cikampek kini menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Karawang melalui kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Patroli rutin, pendataan yang akurat, serta program pembinaan sosial yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar persoalan ketertiban umum di Cikampek dapat terselesaikan secara tuntas dan bermartabat.
•Edi Bahar

