KARAWANG |infokeadilan.com – Sebelumnya sempat muncul di pemberitaan media online tentang pekerjaan peningkatan jalan Sungai Terong yang berlokasi di RT 010/006 Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang di nilai kurang maksimal dan diduga tidak sesuai RAB tersebut di sorot Ketua DPC YLBH GIANTARA Kabupaten Karawang Aep Apriyatna S.H.
Ironisnya, belum lama selesai di kerjakan hasil pekerjaan tersebut terlihat sudah retak, meskipun tidak fatal namun kualitasnya patut di pertanyakan. Selain itu teknis pada pekerjaan top cor besi dowel sambungan nya pun penempatannya berada di dasar, tidak di pasang seperti biasa pada umum nya, dan yang lebih mirisnya lagi base course oprit sebagai dasar pun diduga tidak digunakan sebagai landasan.
Diketahui sebagai penyedia jasa pekerjaan peningkatan jalan tersebut adalah CV Ciwulan Bangkit dengan Volume P : 54 meter, L : 3 meter dan T : 1,80 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp. 189.033.000 yang bersumber dari anggaran dana APBD Kabupaten Karawang tahun 2024, diduga dalam pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi teknis dan terkesan terburu buru.
Ketua DPC YLBH GIANTARA Aep Apriyatna S.H menilai bahwa hasil pekerjaan peningkatan jalan Sungaiterong tersebut kurang optimal dan kualitas material bahan betonnya pun patut di pertanyakan.
“Jika melihat dari hasil pekerjaannya, ini memang harus dipertanyakan, sebab apa, karena pekerjaan ini belum lama selesai bahkan di ketahui pekerjaan ini belum sampai satu bulan, namun terlihat sudah terjadi banyak keretakan. Dan hal ini yang perlu di pertanyakan, menggunakan material bahan beton dengan ukuran K berapa, apakah sesuai standar yang sudah di tetapkan di dalam aturan dan RAB nya atau bagaimana ? kan begitu.” Tandasnya dengan nada penuh tanda tanya.
Lebih lanjut Aep menegaskan perihal bagaimana pengawasannya, ia menduga bahwa kinerja pengawas dari pihak konsultan serta dari dinas terkait kurang maksimal dan diduga kuat lebih ke arah cuek, yang penting kerjaan beres.
“Ya seperti kita ketahui, bahwa pemerintah melalui Kementrian PUPR sudah menjelaskan di dalam aturannya, bahwa setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran dari pemerintah atau yang menggunakan uang negara itu harus selalu di awasi oleh pengawas dinas terkait dan pengawas konsultan, agar hasil dari pekerjaannya optimal dan maksimal sesuai yang di harapkan.” Tegasnya.
“Jangan cuek dan iya iya aja, kualitas tetap harus di utamakan, jangan oke oke aja, yang penting kerjaan beres. Kita harus ingat, itu uang negara, itu uang rakyat, jadi harus memberikan kualitas terbaik, iya kan.” Cetusnya.
“Jadi secara teknis pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai Spek dan terindikasi adanya pengurangan pengurangan bahan material sehingga dapat berpengaruh pada kualitas dan daya tahan, dan tentunya ini harus di pertanggungjawabkan apabila ada temuan temuan lain yang mengacu kepada dugaan korupsi.” Pungkasnya.
Terpisah, salah satu pengawas dari dinas terkait AH ketika di konfirmasi awak media melalui seluler terkait pekerjaan tersebut tidak memberikan jawaban dan lebih memilih diam.
Sementara itu, sampai berita ini di tayangkan pihak pelaksana atau pemborong belum dapat diminta penjelasannya karena terkendala akses komunikasi.
•Red
