KARAWANG | Infokeadilan.com – Dugaan mangkraknya sejumlah bangunan di SMK Saintek Nurul Muslimin, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, kembali mencuat ke publik. Ironisnya, meski bangunan lama dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan penyelesaian, sekolah tersebut justru kembali mendapat bantuan pembangunan baru dari pemerintah.
Putra Agustian, Auditor Hukum, dengan tegas menyuarakan keprihatinannya. Menurutnya, kondisi ini sangat janggal dan menimbulkan pertanyaan serius terkait tata kelola anggaran pendidikan.
“Bagaimana mungkin ada bangunan sekolah yang terbengkalai, tapi masih mendapatkan bantuan pembangunan baru? Ini bukan persoalan kecil, melainkan persoalan besar yang menyangkut transparansi dan integritas pengelolaan anggaran pendidikan,” Tegas Putra, Sabtu (30/8/2025).
Siap Surati Provinsi dan Lembaga Pengawas
Lebih lanjut, Putra menegaskan pihaknya bersama tim akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan langkah konkret.
“Dalam waktu dekat kami akan segera melayangkan surat resmi kepada Pemerintah, Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat bahkan hingga ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan BPK RI. Kami menuntut audit secara menyeluruh terhadap anggaran pembangunan di SMK Saintek Nurul Muslimin,” Tegasnya.
Ia juga menegaskan, apabila ditemukan dugaan penyelewengan, maka aparat hukum harus berani mengambil sikap tegas tanpa pandang bulu.
Gedung Kumuh, Pemeliharaan Diduga Diabaikan
Selain masalah bangunan mangkrak, kondisi pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah pun ikut menjadi sorotan.
“Menurut informasi dan data yang kami dapat di lapangan, bangunan sekolah terlihat tampak kumuh, tidak terawat, dan jelas-jelas memperlihatkan bahwa pemeliharaan gedung pendidikan tidak dilakukan dengan maksimal. Ini sangat memalukan, apalagi terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat mencerdaskan anak bangsa,” Tandasnya.
Putra mengingatkan, jangan sampai pembangunan baru ini hanya mengulang persoalan lama: mangkrak, terbengkalai, dan akhirnya menjadi tumpukan bangunan sia-sia.
“Kami mendesak agar anggaran pendidikan benar-benar dikelola dengan transparan dan akuntabel, bukan sekadar formalitas proyek. Jika lembaga pengawas dan aparat hukum tidak segera turun tangan, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kita. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin terkikis hanya karena adanya dugaan permainan anggaran di balik proyek pembangunan sekolah,” Pungkasnya.
Respons KCD Wilayah IV Jawa Barat
Terpisah, saat dimintai tanggapan terkait persoalan ini, Naufal selaku Humas KCD Wilayah IV Jawa Barat menyampaikan apresiasinya atas informasi yang diberikan awak media.
“Insya Allah, haturnuhun pak informasinya. Sehat selalu. Siap, insya Allah akan segera dibaca beritanya pak, kemudian akan disampaikan ke pimpinan,” Ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan bangunan mangkrak yang masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
•Tim/Red
