KARAWANG |infokeadilan.com – Di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Karawang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) justru membuat langkah kontroversial. Kunjungan kerja (kunker) ke Bali, yang lebih dikenal sebagai surga wisata, menuai kecaman pedas dari berbagai pihak. Ketua Peradi Karawang, Asep Agustian, menilai kunker ini sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap masalah ketenagakerjaan yang mendera Karawang.
“Dengan kunjungan kerja Disnakertrans ke Bali ini, apa tujuannya mereka ke sana? Apa yang akan didapat setelah pulang dari Bali? Memangnya di Karawang ini tidak ada tempat yang layak untuk studi atau pelatihan? Kalau tujuannya hanya untuk evaluasi kerja, di sini pun banyak lokasi yang bisa dimanfaatkan,” ujar Askun dengan nada geram saat dimintai tanggapan pada Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan, alih-alih mencari solusi di Pulau Dewata, Disnakertrans seharusnya fokus menuntaskan masalah upah, PHK, dan konflik industrial yang masih menghantui pekerja Karawang.
“Masalah-masalah itu belum selesai. Banyak buruh yang mengadu, banyak perusahaan yang masih belum patuh terhadap aturan upah minimum, dan konflik industrial masih sering terjadi. Dalam situasi seperti ini, kok malah berangkat ke Bali? Ini kan ironis,” tegasnya.
Kritik pedas ini bukan tanpa alasan. Di saat buruh berjuang dengan upah yang tidak layak dan ancaman PHK, Disnakertrans justru asyik “plesiran” dengan dalih kunjungan kerja. Hal ini tentu melukai hati para pekerja yang merasa diabaikan oleh pemerintah. Masyarakat pun menuntut transparansi terkait tujuan, agenda, dan hasil dari kunker tersebut. Jangan sampai, kunjungan ini hanya menjadi ajang rekreasi berbalut tugas kedinasan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Karawang.
“Kalau memang alasan kunjungan kerja adalah untuk meningkatkan kompetensi atau mencari referensi kebijakan, masyarakat berhak tahu hasilnya apa. Jangan sampai setelah kembali ke Karawang, tidak ada perubahan apa pun yang dirasakan oleh para pekerja,” imbuh Askun.
Sejumlah aktivis masyarakat bahkan menilai kegiatan semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama jika tidak ada hasil konkret atau laporan transparan terkait tujuan serta output kunjungan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disnakertrans Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan dan hasil kunjungan kerja ke Bali tersebut. Publik pun menanti klarifikasi yang diharapkan bisa menjawab berbagai pertanyaan serta kecurigaan yang beredar di masyarakat.
Kunjungan kerja dinas sejatinya merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur. Namun, ketika dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi sulit dan di tempat yang lebih dikenal sebagai lokasi wisata, publik tentu akan mempertanyakan urgensi dan manfaatnya.
Kini, semua mata tertuju pada Disnakertrans Karawang apakah kegiatan tersebut benar-benar membawa hasil nyata, atau justru menjadi contoh buruk dari rendahnya kepekaan birokrasi terhadap realitas sosial yang dihadapi rakyatnya. Masyarakat Karawang menanti jawaban dan tindakan nyata dari Disnakertrans!
•A.Sofyan/Red
