KARAWANG | infokeadilan.com – Proyek pemeliharaan gedung di lingkungan kantor Bagian Umum Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang tengah menjadi sorotan. Alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 miliar untuk proyek ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait realisasi serta transparansi pelaksanaannya.
Berdasarkan data yang tersedia, proyek ini mencakup pemeliharaan beragam fasilitas, termasuk bangunan gedung kantor, halaman kantor, gedung bertingkat, dan gedung tidak bertingkat. Lokasi pekerjaan terpusat di Jl. A Yani No.1, Karawang.
Kondisi fisik bangunan yang dinilai kurang optimal memicu spekulasi mengenai potensi permasalahan dalam implementasi proyek ini. Beberapa elemen bangunan terlihat mengalami deteriorasi, sebagaimana terdokumentasi dalam sejumlah foto yang beredar.
Menanggapi hal ini, Furqon Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) menjelaskan bahwa usulan perbaikan gedung telah disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengingat estimasi biaya perbaikan melampaui ambang batas Rp 500 juta.
“Usulan tersebut telah kami teruskan kepada Dinas PUPR, mengingat nilai perbaikan yang melebihi ketentuan,” ujarnya, pada (25/11/2025)
Lebih lanjut, Kabag Umum memberikan keterangan mengenai realisasi anggaran yang telah dilakukan.
“Realisasi anggaran tersebut tercermin dalam perbaikan gedung Asda 1, 2, dan 3, gedung tengah, aula, galeri, RDB, RDWB, klinik, area parkir, serta Tempat Pembuangan Sampah (TPS),” jelasnya.
Kendati demikian, publik masih menantikan informasi yang lebih komprehensif terkait rincian alokasi anggaran serta perkembangan terkini dari proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi esensial guna mencegah potensi terjadinya penyimpangan.
Pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi yang komprehensif terkait isu ini, serta menjamin bahwa proyek pemeliharaan gedung dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
•Her
