KARAWANG |infokeadilan.com -Pembangunan proyek 1 M2 Biaya Pekerjaan Standar Bangunan Gedung Negara Sederhana untuk SMKN 1 Tirtamulya, Kabupaten Karawang, yang dikelola oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, kini muncul beberapa dugaan masalah. Antara lain terkait jarak pemasangan baja ringan yang dinilai terlalu renggang, serta dugaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak berbeda.
Berdasarkan data dari papan informasi proyek, pekerjaan ini memiliki nomor kontrak 1562/SPK/MK.1.02.0064/KCD-WIL-IV/2025, ditandatangani pada 11 September 2025 dengan nilai kontrak Rp1.393.120.385,-, masa pelaksanaan 90 hari kalender, penyedia jasa CV. Faliq Putra, dan konsultan pengawas CV. Arba, dengan sumber dana APBD 2025. Lokasi proyek berada di Jl. Raya Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang.
Ketika dikonfirmasi awak media, seorang pekerja di lokasi proyek mengakui bahwa ia merupakan bagian dari tim yang meneruskan pekerjaan dari pihak sebelumnya yang belum menyelesaikannya.
“Sebelumnya bukan kami yang bekerja disini. Kami sekarang ini hanya bekerja meneruskan pekerjaan dari yang pertama. Kalau selebihnya kami juga ga tau, kami disini hanya ditugaskan untuk bekerja itu saja pak,” ucap pekerja tersebut yang tidak ingin disebutkan namanya, Rabu (17/12/2025).
Informasi ini kemudian dibenarkan oleh salah satu guru Humas SMKN 1 Tirtamulya. Menurutnya, pihak sekolah memang mengetahui bahwa pelaksana pekerjaan awal berbeda dengan yang saat ini sedang mengerjakan.
“Pihak sekolah tidak tahu menahu mengenai proses perubahan atau alasan pekerjaan diteruskan ke pihak lain. Kami hanya akan terima kunci saat proyek dinyatakan selesai,” jelasnya.
Kekhawatiran Terhadap Pemasangan Baja Ringan
Selain masalah terkait pelaksana pekerjaan, muncul pula kekhawatiran dari tokoh masyarakat terkait kualitas konstruksi, khususnya pemasangan baja ringan untuk struktur atap atau langit-langit. Menurut tokoh masyarakat tersebut, jarak pemasangan antar baja ringan yang terpasang saat ini terlihat terlalu jauh dari standar ideal.
“Saya rasa jika melihat jarak pemasangan baja ringannya antara satu dengan yang lainnya menurut saya terlalu jauh, sehingga itu dikhawatirkan bisa mempengaruhi terhadap kualitas dan kekuatan menahan beban. Karena setau saya terkait pemasangan baja ringan itu jarak idealnya antara 75 hingga 80 cm, maksimalnya 100 cm, agar kekuatan dalam menahan beban menjadi lebih efektif dan sesuai. Tapi jika melebihi dari ukuran 100 cm menurut saya akan berpengaruh pada kekuatan dan kualitas daya tahan terhadap bebannya,” pungkas tokoh masyarakat tersebut.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat melalui Humas KCD Naufal saat di konfirmasi awak media menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau jalannya pembangunan tersebut.
“Waalaikumsalam, sesuai yang tertera pak. Masih pertengahan pak, mudah mudahan tepat waktu ya pak. Kami pantau terus pak, semoga tepat waktu sesuai target.” Jawabnya singkat.
Sampai saat berita ini diterbitkan, pihak konsultan dan pengawas CV. Arba belum dapat memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan-dugaan yang muncul.
Pihak sekolah juga menyampaikan harapan agar pihak terkait segera melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan untuk memastikan kualitas pembangunan yang aman dan sesuai standar, mengingat gedung tersebut akan digunakan untuk aktivitas belajar mengajar siswa.
•Ed/Her
