BEKASI |Infokeadilan.com – Pelaksanaan hari kedua Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jayalaksana 03, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, mengundang keresahan yang mendalam dari sejumlah wali murid. Permasalahan muncul setelah menu yang disajikan dinilai tidak sesuai dengan standar yang seharusnya tercermin dari anggaran yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan dugaan praktik markup harga.
Pengamatan langsung di lokasi penyaluran menunjukkan bahwa paket makanan yang diterima siswa dinilai memiliki kesederhanaan yang tidak sesuai harapan. Beberapa orang tua siswa yang memilih tidak menyebutkan identitasnya menyampaikan kekhawatiran terkait porsi dan jenis lauk yang diberikan, yang tampak sangat minim jika diukur dari besaran anggaran yang telah diumumkan pemerintah.
“Hari pertama dan hari kedua ini menunya sangat memprihatinkan. Kalau melihat isi kotak porsi makanannya berisi 1 batang pisang, 1 roti, 1 butir telur dan 4 peyek kecil. Rasanya tidak sampai di angka anggaran yang sering disebutkan pemerintah. Diduga kuat adanya markup harga yang dilakukan pihak penyedia atau oknum tertentu,” ujar Opik, salah satu wali murid, dengan nada yang penuh kecewa, Selasa (03/2/2026).
Kekhawatiran ini telah menyebar luas di kalangan komunitas orang tua siswa, baik melalui grup komunikasi daring maupun perbincangan tatap muka di sekitar gerbang sekolah. Mereka melakukan pembandingan antara menu yang diterima anak-anak dengan informasi standar gizi serta perkiraan harga per porsi yang seharusnya mencakup komponen karbohidrat, protein hewani, dan buah-buahan yang layak.
Dalam menyikapi hal ini, pihak wali murid menyatakan akan melakukan pelaporan resmi kepada pihak dapur Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia program MBG untuk SDN Jayalaksana 03.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda bangsa. Oleh karena itu, kasus ketidaksesuaian antara harga dan kualitas menu yang terjadi di sekolah ini diharapkan segera mendapatkan perhatian serius dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten, serta Badan Gizi Nasional, agar anggaran negara dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa sebagai pihak yang berhak.
Hingga saat berita ini diterbitkan, pihak penyediaataupun satuan pelayanan terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai rincian alokasi biaya dan standar menu yang telah ditetapkan untuk siswa di sekolah tersebut.***
