KARAWANG |Infokeadilan.com – Lembaga pengamat kebijakan publik, Mahar Kurnia Institute, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan kegiatan normalisasi irigasi yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di wilayah Karawang Timur. Kegiatan tersebut dinilai sarat dengan kejanggalan teknis serta dinilai mengabaikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat yang akrab disapa Kang Mahar dalam acara halal bihalal di kantor lembaga, Rabu (8/4/2026). Ia menyoroti bahwa pelaksanaan proyek di lapangan tampak tidak mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) yang seharusnya menjadi landasan utama.
“Bukan Sekadar Masalah Teknis”
“Dari pantauan kami di lapangan, normalisasi ini terlihat dijalankan tanpa konsep yang jelas. Ini bukan sekadar teknis, tapi menyangkut cara berpikir,” tegas Mahar dengan tegas.
Sorotan paling tajam ditujukan pada aksi pembabatan pohon secara masif di sepanjang bantaran saluran irigasi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merusak estetika pemandangan kota, tetapi juga menghilangkan fungsi ekologis yang sangat vital bagi keseimbangan alam.
“Pohon-pohon itu bukan sekadar hiasan. Mereka menghasilkan oksigen, menahan longsor, meredam angin, dan memberi keteduhan. Tapi ini justru dibabat habis. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Mahar pun mempertanyakan motif di balik tindakan tersebut, apakah murni karena kejar target penyelesaian proyek atau merupakan bentuk kelalaian fatal dalam tahap perencanaan.
Tidak hanya menyoroti kinerja BBWS, Mahar Kurnia Institute juga menyoroti sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, khususnya instansi terkait lingkungan hidup yang selama ini gencar mengusung visi “Karawang Asri”. Ia menilai adanya keheningan yang mencolok dari pihak terkait.
“Biasanya kampanye ‘satu pohon satu kehidupan’ digaungkan. Tapi ketika pohon besar dan rindang ditebang, justru diam. Ini kontradiktif,” katanya.
Ia juga menilai bahwa upaya penghijauan selama ini seringkali hanya bersifat seremonial dan kurang memiliki keberlanjutan yang nyata.
Lebih jauh, Mahar mempertanyakan efektivitas pengawasan serta koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, apa yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dengan komitmen pelestarian lingkungan yang sering disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Ini bertolak belakang dengan semangat pelestarian lingkungan yang selama ini dijunjung. Jangan sampai ada kerja tanpa konsep yang merusak nilai-nilai tersebut,” ujar Mahar
Mahar Kurnia Institute menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar menyuarakan kritik, tetapi juga menuntut penjelasan rasional dan pertanggungjawaban resmi dari pihak pelaksana proyek.
“Kami ingin tahu apa maksud dari pembabatan brutal ini. Jangan sampai atas nama normalisasi, justru terjadi pembunuhan terhadap lingkungan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun keterangan resmi dari pihak BBWS maupun instansi terkait terkait polemik yang berkembang tersebut.
•Rls
