KARAWANG |Infokeadilan.com – Audiensi resmi yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (DPC GMPI) Kecamatan Jayakerta berakhir dengan aksi walk out. Forum yang seharusnya menjadi wadah klarifikasi publik terkait pengelolaan anggaran, justru berhenti di tengah jalan lantaran ketidakhadiran Camat Jayakerta, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut dari sejumlah pertanyaan publik yang berkembang, khususnya menyangkut manajemen anggaran, termasuk di antaranya pemeliharaan kendaraan dinas.
Dalam pertemuan tersebut, tercatat hanya jajaran teknis kecamatan yang hadir, mulai dari Sekretaris Kecamatan, Kasubag Keuangan, Bendahara, hingga staf operasional. Sementara itu, Camat Jayakerta dikabarkan sedang menghadiri kegiatan lain di luar kantor.
Kondisi ini dinilai tidak memenuhi syarat substansi forum. Menurut GMPI, kehadiran unsur teknis tidak cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis yang menyangkut kebijakan.
“Audiensi ini bukan forum seremonial. Ini ruang klarifikasi atas penggunaan anggaran. Ketika Camat tidak hadir, publik berhak menilai ada yang sedang dihindari,” tegas Ketua DPC GMPI Kecamatan Jayakerta, Fuad Hasan.
Fuad menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal administratif, melainkan menyangkut komitmen terhadap akuntabilitas publik.
“Yang kami pertanyakan adalah keputusan dan kebijakan, bukan sekadar administrasi. Jika pengambil keputusan tidak hadir, maka forum ini kehilangan substansi,” ujarnya.
Ia menilai bahwa ketidakhadiran pimpinan justru memperkuat kecurigaan masyarakat. Padahal, dalam pengelolaan keuangan negara, keterbukaan dan keberanian menjelaskan adalah harga mati.
“Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ketika pertanyaan tidak dijawab dan pejabatnya tidak hadir, maka yang muncul bukan klarifikasi, tapi spekulasi,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, GMPI mengambil sikap tegas dengan menghentikan pertemuan atau melakukan walk out. Ini merupakan bentuk protes atas tidak dihargainya forum resmi dan aspirasi masyarakat.
“Ini bukan sekadar walk out. Ini bentuk protes atas tidak dihargainya forum resmi dan tidak hadirnya pihak yang seharusnya memberikan penjelasan,” jelasnya.
GMPI juga memastikan akan mengirimkan kembali surat permohonan audiensi dengan syarat mutlak harus dihadiri langsung oleh Camat.
“Kami ingin jawaban langsung dari Camat sebagai pengambil kebijakan. Bukan lagi melalui perwakilan,” tegasnya.
Lebih jauh, Fuad membuka peluang langkah tegas ke depannya jika tidak ada respons serius. Mulai dari aksi massa, dorongan audit Inspektorat, hingga pelaporan ke aparat penegak hukum.
“Jika pola ini terus berulang, kami tidak segan menggelar aksi dan mendorong audit hingga pelaporan hukum. Ini soal akuntabilitas anggaran, bukan hal sepele,” tandasnya.
“Jika forum klarifikasi saja dihindari, maka publik berhak bertanya: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?” pungkasnya.
•Jek/Red
