Pengurus PPDI Karawang Resmi Dilantik, Wabup Tekankan Kolaborasi dan Profesionalisme 

KARAWANG |Infokeadilan.com – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, mewakili Bupati Karawang, menghadiri acara pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang periode 2026–2031. Acara berlangsung khidmat di Bale Indung Nyi Pager Asih, Kamis (23/4/2026).

Prosesi pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Umum PPDI Provinsi Jawa Barat, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan oleh seluruh pengurus yang baru dilantik.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Maslani menyampaikan harapan besar agar organisasi PPDI dapat menjadi wadah komunikasi yang efektif. Ia menekankan pentingnya memperkuat kompetensi, integritas, serta sinergi yang solid antara perangkat desa dan kepala desa.

“PPDI ini diharapkan mampu mempererat sinergi antar sesama perangkat desa, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ujar Wabup.

Lebih jauh, Wabup Maslani menegaskan bahwa kemajuan Kabupaten Karawang tidak terlepas dari peran vital yang dimainkan oleh tingkat desa dan perangkatnya.

“Kabupaten Karawang bisa maju karena desa, dan desa bisa maju karena perangkatnya. Mari kita jaga profesionalisme serta keterbukaan, dan terus tingkatkan pelayanan demi terwujudnya Karawang yang lebih maju dan unggul, dimulai dari tingkat desa,” tegasnya.

Wabup juga mengajak seluruh elemen perangkat desa untuk turut serta mendukung program-program strategis pemerintah, termasuk program swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Di akhir sambutannya, Wabup Maslani menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus PPDI Kabupaten Karawang periode 2026-2031 yang dilantik hari ini. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” pungkasnya.

 

•AS

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI