KABUPATEN BEKASI | Infokeadilan.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi menyoroti lambannya penanganan gangguan penerangan di area tenda peserta kegiatan kemah yang berlangsung di Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Kamis malam, (21/8/2026).
Gangguan listrik yang menyebabkan area tenda peserta mengalami kondisi gelap tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa jam. Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan sekaligus meningkatkan risiko terhadap keamanan dan keselamatan para peserta, khususnya pada malam hari.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afif, menyayangkan lambannya respons panitia dalam menangani persoalan yang dinilai merupakan bagian mendasar dari kesiapan fasilitas kegiatan.
Menurut Afif, penerangan di area perkemahan semestinya menjadi salah satu aspek penting yang dipastikan sejak awal, terlebih kegiatan melibatkan peserta dari kalangan pelajar.
“Kami sangat menyayangkan sikap lambat tanggap dari panitia pelaksana. Persoalan penerangan di area tenda merupakan hal mendasar yang seharusnya dapat diantisipasi dan segera ditangani. Jangan sampai masalah teknis seperti ini justru mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan peserta,” ujar Afif.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi sebelumnya mendatangi lokasi panitia untuk meminta penjelasan terkait gangguan penerangan tersebut. Namun, saat didatangi, pihak panitia tidak berada di tempat.
Selanjutnya, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi melakukan konfirmasi kepada Ketua Kwartir Ranting (Kwaran) Kecamatan Cabangbungin, H. Tamrin, melalui aplikasi WhatsApp.
Dalam keterangannya, H. Tamrin menyampaikan bahwa pihaknya tengah berupaya menangani persoalan tersebut dengan melakukan pembelian kekurangan kabel yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan penerangan.
“Waalaikumsalam. Sedang disikapi dengan pembelian kekurangan kabel,” demikian jawaban H. Tamrin melalui pesan WhatsApp.
Sorotan DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi juga berkaitan dengan besaran biaya yang dibebankan kepada masing-masing pangkalan/gugus depan (gudep) peserta kegiatan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, peserta tingkat SD dikenakan biaya sebesar Rp 500.000 per pangkalan gudep, sedangkan peserta tingkat SMP sebesar Rp 700.000 per pangkalan gudep.
Dengan adanya biaya tersebut, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menilai aspek pelayanan, kesiapan fasilitas, keamanan, dan kenyamanan peserta semestinya menjadi perhatian utama penyelenggara.
“Ketika peserta telah dibebankan biaya kegiatan, tentu ada harapan bahwa fasilitas dasar dan aspek keselamatan dapat dipersiapkan dengan baik. Kami tidak mempersoalkan apabila terjadi kendala teknis, tetapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana respons dan kecepatan panitia dalam mengatasinya,” tegas Afif.
Ia meminta panitia penyelenggara melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kesiapan fasilitas, khususnya sistem penerangan dan mekanisme penanganan keadaan darurat selama kegiatan berlangsung.
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dan kegiatan kemah dapat berlangsung secara aman, tertib, serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh peserta maupun pendamping.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi berharap teguran tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Kesiapan teknis, kecepatan merespons persoalan, serta jaminan keselamatan peserta dinilai harus menjadi prioritas dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak-anak dan pelajar.
“Yang kami dorong adalah perbaikan dan tanggung jawab bersama. Setiap kegiatan harus mengedepankan keselamatan peserta. Jangan menunggu persoalan menjadi lebih besar baru kemudian dilakukan penanganan,” pungkas Afif.***
