KARAWANG, Infokeadilan.com — Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia, dalam acara Peresmian Kilang LPG PT Energi Nusantara Perkasa di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Kamis (15/10/2026).
Pengoperasian kilang baru ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pasokan energi dalam negeri, memperkokoh ketahanan energi nasional, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor LPG secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menko Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi sinergis antara Pertamina dan PT Energi Nusantara Perkasa. Kerjasama ini dinilai memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan pemenuhan energi nasional.
Bahlil mengungkapkan, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,5 juta ton per tahun. Jika diakumulasikan dengan kebutuhan sektor industri seperti di Cilegontermasuk PT Lotte Chemical Indonesia dan PT Chandra Asri total kebutuhan energi tersebut melonjak hingga 11–12 juta ton per tahun.
“Kapasitas produksi LPG dalam negeri saat ini belum melampaui 1,8 juta ton per tahun, sehingga kita masih harus mengimpor sekitar 7 hingga 8 juta ton setiap tahunnya. Tingginya angka impor ini berdampak langsung pada besarnya alokasi subsidi energi yang dapat melampaui Rp100 triliun saat harga minyak mentah (ICP) berada di level USD 90–100 per barel. Tidak ada opsi lain selain mengoptimalisasikan seluruh potensi dalam negeri. Kita mulai dari langkah nyata hari ini untuk mencapai target besar kemandirian energi,” tegasnya.
Hadirnya Kilang LPG PT Energi Nusantara Perkasa di Karawang diharapkan menjadi pilar penting dalam memperkuat keandalan pasokan energi regional. Dengan kapasitas produksi mencapai 160 ton per hari, kilang ini diproyeksikan mampu memenuhi sekitar 10 hingga 15 persen total kebutuhan LPG harian di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta yang mencapai 1.000 hingga 1.500 ton per hari.
Selain memacu produksi LPG domestik, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menginstruksikan Lemigas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) untuk mempercepat akselerasi pemanfaatan energi alternatif pengganti, seperti Compressed Natural Gas (CNG).
Penggunaan CNG yang mirip dengan jaringan gas (jargas) kini mulai diimplementasikan pada sektor komersial seperti hotel dan restoran. Langkah diversifikasi ini terbukti memberikan efisiensi biaya hingga 30–40 persen lebih hemat dibandingkan LPG, sekaligus mempercepat efisiensi anggaran negara demi terwujudnya kemandirian energi nasional yang berkelanjutan.**
