KARAWANG, Infokeadilan.com — Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) DPD Kabupaten Karawang mendesak agar hasil pembahasan gabungan lintas instansi terkait dugaan penggunaan LPG 3 kilogram bersubsidi oleh tempat usaha d’Roasting di wilayah Palumbonsari dibuka secara transparan kepada publik.
Sekretaris LIDIK DPD Karawang, Aep Apriyatna, CPP, menyampaikan bahwa respons cepat dan langkah tindak lanjut dari pihak berwenang patut diapresiasi. Meski demikian, keterbukaan informasi atas hasil evaluasi serta kepastian langkah konkret yang diambil sangat krusial agar alokasi subsidi gas LPG tetap tepat sasaran dan sesuai regulasi.
“Kami menghargai adanya rencana pembahasan gabungan dari pihak terkait. Namun, kami berharap hasil pembahasan tersebut dapat disampaikan secara jelas, termasuk langkah tindak lanjut dan pengawasan agar LPG 3 kilogram benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak,” ujar Aep, Selasa (3/11/2026).
Aep menegaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan komoditas bersubsidi yang distribusinya dilindungi oleh aturan ketat. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap penggunaan gas tabung melon oleh para pelaku usaha komersial harus dijalankan secara konsisten, berani, dan tanpa kompromi.
Lebih jauh, ia mendorong instansi berwenang untuk mengumumkan secara rinci hasil pemeriksaan di lapangan, rekomendasi teknis yang diterbitkan, hingga sanksi tegas atau tindakan nyata apabila terbukti terjadi pelanggaran.
“Yang kami harapkan bukan sekadar imbauan, tetapi juga kejelasan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan. Dengan begitu, pengawasan subsidi dapat berjalan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
LIDIK DPD Karawang berharap sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karawang, aparat kewilayahan, serta instansi teknis terkait dapat melahirkan kepastian hukum serta tindakan tegas guna mencegah praktik serupa terulang di tempat lain.**
