KARAWANG, Infokeadilan.com — Pelaksanaan proyek pembangunan fisik di Kabupaten Karawang kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, proyek Pemagaran / Emplacement Gedung Organisasi Wanita (GOW) yang terletak di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun di lapangan, para pekerja yang beraktivitas di lokasi proyek terlihat tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm keselamatan (safety helmet), rompi pengaman, maupun sepatu pelindung. Padahal, penerapan K3 merupakan aspek fundamental yang wajib dipatuhi dalam setiap kegiatan konstruksi guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun 2026 ini dikerjakan oleh pelaksana CV. Graha Bangun Nusantara, dengan nilai kontrak yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp 398.891.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender.
Menanggapi sorotan miring terkait dugaan pengabaian K3 tersebut, pihak pelaksana pekerjaan dari CV. Graha Bangun Nusantara, Azmi, memberikan tanggapan. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan teguran kepada para pekerja yang bersangkutan dan menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika pelanggaran serupa terulang kembali.
”Sudah saya tegur dan akan saya berhentikan pekerja yang masih melanggar besok,” ujar Azmi saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2026).
Kendati demikian, komitmen dan ketegasan dari pihak pelaksana saja dinilai belum cukup. Lemahnya pengawasan di lapangan memicu kritik keras terhadap instansi berwenang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang beserta tim pengawas dinas didesak agar lebih ketat, aktif, dan tidak sekadar memantau proyek melalui laporan berbasis digital atau via seluler saja.
Pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang diminta untuk turun tangan langsung secara berkala ke lapangan. Langkah peninjauan langsung ini dinilai krusial guna memastikan seluruh spesifikasi teknis, aturan, serta standar keselamatan kerja benar-benar dipatuhi oleh pihak rekanan, demi menghindari potensi kecelakaan kerja yang dapat membahayakan keselamatan jiwa para pekerja.**
