KARAWANG, Infokeadilan.com — Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., secara tegas mendorong seluruh korporasi dan dunia usaha di Kabupaten Karawang untuk memperkuat komitmen serta kontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pemberian Penghargaan TJSLP Kabupaten Karawang Tahun 2026, yang bertempat di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, pada Kamis (5/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pelaku usaha yang selama ini konsisten berpartisipasi dan mendukung kemajuan daerah melalui program CSR. Menurutnya, pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Karawang harus senantiasa berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta pelestarian lingkungan.
”Pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan membutuhkan dukungan serta kolaborasi nyata dari dunia usaha,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa CSR bukan sekadar formalitas atau kewajiban perusahaan semata, melainkan sebuah tanggung jawab bersama.
“CSR bukan sekadar kewajiban perusahaan, melainkan tanggung jawab bersama. Kita ingin pertumbuhan industri di Karawang juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” imbuhnya.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi agar pelaksanaan program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri atau sekadar bersifat seremonial. Implementasi TJSLP perlu dikoordinasikan secara terpadu bersama pemerintah daerah melalui Forum TJSLP, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022.
Berdasarkan data realisasi tahun 2025, tercatat sebanyak 159 perusahaan telah melaporkan pelaksanaan program CSR dengan total anggaran mencapai Rp58.741.773.467. Adapun alokasi terbesar terserap pada sektor pendidikan dan olahraga sebesar 38,70 persen, kesehatan sebesar 12,97 persen, serta kesejahteraan sosial sebesar 9,66 persen. Kendati demikian, pemerintah menilai masih terdapat potensi besar dari sektor swasta yang perlu dioptimalkan ke depannya.**
