KARAWANG, Infokeadilan.com – Penanganan dugaan penggunaan LPG 3 kilogram bersubsidi oleh tempat usaha d’Roasting di wilayah Palumbonsari, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) DPC Karawang.
Sekretaris LIDIK DPC Karawang, Aep Apriyatna, CPP, mempertanyakan keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Karawang yang tidak memberikan sanksi kepada pihak usaha setelah ditemukan persoalan terkait penggunaan LPG bersubsidi.
Dalam konfirmasi kepada pihak dinas, Kabid terkait menyampaikan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan karena pihak usaha sudah mengganti LPG 3 kilogram dengan gas nonsubsidi dan dinilai telah mengikuti imbauan pemerintah.
Menanggapi jawaban tersebut, Aep mengapresiasi langkah pelaku usaha yang telah beralih menggunakan LPG nonsubsidi. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan oleh pihak dinas, terutama mengenai hasil pemeriksaan dan dasar keputusan tidak memberikan sanksi.
“Kami menghargai apabila pelaku usaha sudah mengikuti imbauan pemerintah dengan mengganti LPG 3 kilogram ke gas nonsubsidi. Namun, pertanyaan kami, bagaimana dengan penggunaan LPG subsidi sebelumnya? Apakah berdasarkan pemeriksaan dinas tidak ditemukan pelanggaran, atau memang tidak diberikan sanksi karena pelaku usaha sudah mengikuti imbauan setelah dilakukan peninjauan?” ujar Aep, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak cukup hanya dilihat dari pergantian tabung gas. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana hasil pengawasan terhadap penggunaan LPG bersubsidi sebelumnya agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.
“Jangan sampai persoalan pengawasan LPG subsidi dianggap selesai hanya karena pelaku usaha sudah mengganti gas. Kami ingin mengetahui hasil pemeriksaan, dasar keputusan tidak memberikan sanksi, serta bentuk evaluasi yang dilakukan oleh dinas,” tegasnya.
Aep menambahkan, pengawasan LPG 3 kilogram harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebab, LPG bersubsidi merupakan barang yang diperuntukkan bagi masyarakat dan kelompok pengguna yang berhak sesuai ketentuan pemerintah.
Ia juga mendorong Disperindagkop UKM Kabupaten Karawang agar menerapkan pengawasan secara objektif dan konsisten terhadap seluruh pelaku usaha, sehingga tidak menimbulkan kesan adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan persoalan LPG bersubsidi.
“Prinsip kami bukan menghambat kegiatan usaha. Kami ingin subsidi pemerintah tepat sasaran. Pelaku usaha harus mengikuti ketentuan, sementara pemerintah harus transparan dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tambahnya.
LIDIK DPC Karawang berharap pihak dinas dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan, alasan tidak adanya sanksi, serta mekanisme pengawasan lanjutan untuk memastikan tempat usaha tersebut tetap menggunakan LPG nonsubsidi.
Hingga berita ini disusun, LIDIK DPC Karawang masih mendorong adanya penjelasan resmi dari pihak Disperindagkop UKM Kabupaten Karawang agar persoalan tersebut tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.**
