KARAWANG, Infokeadilan.com – Lembaga Ghozali Center Indonesia (GCI) resmi menyerahkan Laporan Pengaduan (Lapdu) ke Kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Rabu (11/11/2026) pukul 11.20 WIB.
Laporan itu berisi dugaan praktik penyimpangan pengelolaan paket proyek POKIR di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang diduga merugikan keuangan negara pada program ketahanan pangan.
Dugaan yang dilaporkan adalah oknum pejabat Dinas Pertanian diduga mengatur hingga memperjualbelikan paket proyek POKIR, termasuk pengondisian penyedia pekerjaan.
Langkah ke Kejari ini merupakan tindak lanjut audiensi GCI bersama DPKPP Karawang tanggal 3 November lalu, saat itu GCI hanya diterima Sekretaris DPKPP Angga Satria Atmaja karena gagal menemui Kepala Dinas dan PPK.
Direktur GCI, Lili Ghozali, sebelumnya mempertanyakan seluruh alur pengelolaan proyek mulai kewenangan pejabat, penentuan penyedia, sampai realisasi lapangan.
Pengurus GCI, Apriyona, ST, menegaskan anggaran POKIR adalah uang publik untuk kepentingan masyarakat, bukan ladang transaksi.
”Kami ingin semuanya terang. Mulai dari perencanaan, penentuan lokasi, proses pengadaan, siapa penyedianya, nilai kontrak, sampai realisasi pekerjaan. Jangan sampai anggaran untuk kepentingan masyarakat justru menjadi ladang transaksi,” tegas Apriyona.
GCI meminta Kejaksaan Negeri Karawang memeriksa secara menyeluruh seluruh dokumen proyek POKIR DPKPP/Dinas Pertanian, menelusuri siapa pihak yang terlibat, apakah ada indikasi kerugian negara, serta memproses pihak‑pihak yang terbukti melanggar ketentuan perundang‑undangan.
Redaksi menegaskan laporan GCI merupakan dugaan dan belum menjadi vonis bersalah. Pihak Dinas Pertanian, DPKPP, serta terlapor diberi ruang hak jawab.
Hingga berita terbit belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang maupun Kejaksaan Negeri Karawang terkait Lapdu yang diterima.**
