Dugaan Abai Keselamatan dan Transparansi, Proyek Galian Turap di Dayeuhluhur Tuai Protes Keras

KARAWANG, Infokeadilan.com-  Sebuah proyek galian turap di Dusun Pagelaran, Desa Dayeuhluhur kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang menuai keluhan tajam dari tokoh dan warga masyarakat.

Proyek yang dinilai tanpa papan informasi nama proyek, pelaksana, sumber anggaran, jadwal pekerjaan itu disebut sebagai proyek siluman.

Keluhan disampaikan tokoh masyarakat setempat, Eric Carmadinata S.IP, mantan Kades dua periode sekaligus Ketua Umum Bekanus Benteng Karawang Nusantara bersama porum gabungan lima ormas yaitu, FKPPI, BEKANUS, GARDA PASUNDAN, GPPN, dan GABBAR, Kamis (12/11/2026).

Eric menyesalkan dugaan pekerjaan asal‑asalan tanpa spesifikasi jelas dan minim pengawasan dari dinas teknis terkait.

Material proyek ditumpuk di bahu jalan, menyempit akses lalu‑lintas, menimbulkan kemacetan, dan paling fatal sudah menimbulkan insiden kecelakaan.

Warga pengguna jalan Hajah Tita dan Bu Wina menceritakan adanya pengendara motor tergelincir akibat tumpukan material proyek di sepanjang jalur tersebut.

“Ini jelas melanggar Undang‑Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena tidak ada kejelasan data proyek di lokasi pekerjaan. Saya sebut proyek siluman karena masyarakat tidak tahu siapa pelaksana, siapa yang membiayai, dan siapa yang mengawasi pekerjaan galian turap ini,” tegas Eric.

Eric meminta Dinas PUPR beserta instansi pengawas terkait segera turun ke lapangan untuk memeriksa spesifikasi teknis, kelayakan lokasi penumpukan material, pengamanan jalur lalu‑lintas, serta keberadaan dokumen perizinan proyek.

Ia memperingatkan agar instansi tidak menunggu jumlah korban bertambah sebelum bertindak.

 ”Kalau dinas terkait tidak segera merespons, saya bersama tokoh masyarakat akan mengirim surat resmi untuk meminta jadwal audiensi,” ancamnya.

Redaksi menegaskan keluhan ini merupakan laporan dugaan dari masyarakat dan belum menjadi kesimpulan bahwa proyek tersebut benar‑benar ilegal atau tidak berizin.

Pihak Dinas PUPR, Pemerintah Desa Dayeuhluhur, serta pelaksana proyek diberi ruang hak jawab untuk memberikan penjelasan terkait identitas, perizinan, pengamanan lalu‑lintas, dan mutu pekerjaan galian turap di Dusun Pagelaran.

Hingga berita diterbitkan belum ada pernyataan resmi perihal dugaan tersebut dari instansi terkait.**

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI