Bayang-Bayang K3 di Balik Proyek di Tirtajaya Karawang, Antara Standar Keselamatan Nyata dan Formalitas Laporan

KARAWANG, Infokeadilan.com — Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kerap kali didengungkan sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah, bahkan simbol “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja” serta “Safety First” terpampang jelas pada papan informasi proyek. Namun, pemandangan kontras justru terlihat di lapangan pada kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Depan Kecamatan Tirtajaya (Lanjutan).

​Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Sabtu (14/11/2026) proyek yang berlokasi di Kecamatan Tirtajaya tersebut, para pekerja tampak mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara memadai. Ironisnya, saat proses penurunan dan pemasangan beton pracetak U-Ditch ukuran 0,80 x 0,80 meter  para pekerja terlihat hanya mengenakan kaus biasa, celana pendek, penutup kepala kain, hingga sandal jepit tanpa helm proyek, rompi keselamatan, maupun sepatu safety.

​Dan berdasarkan papan informasi, proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, pekerjaan sepanjang 64,80 meter tersebut menelan anggaran sebesar Rp189.140.000,00 yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026. Proyek dengan nomor kontrak 027.2/SDA/2026 tertanggal 06 November 2026 ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Segara Arta dengan masa pelaksanaan selama 45 hari kalender.

​Kondisi di lapangan ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah publik, apakah standar operasional prosedur terkait K3 dan penggunaan APD yang ketat hanya ditegakkan sebagai formalitas administratif semata khususnya saat menyusun laporan pertanggungjawaban kepada instansi terkait atau memang diabaikan secara sistematis dalam aktivitas harian?

​Menanggapi temuan ini, Dinas PUPR Kabupaten Karawang, bersama para pengawas dinas dan konsultan pengawas, didesak untuk memperketat pengawasan langsung di lapangan. Pengawasan tidak seharusnya hanya bertumpu pada laporan digital atau dokumentasi visual semata yang kerap jauh dari realitas operasional.

​Terlebih lagi, pekerjaan pengangkatan material berat seperti U-Ditch memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Kehadiran fisik pengawas sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja atas perlindungan keselamatan tidak dikorbankan demi efisiensi waktu atau anggaran.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak mandor selaku pelaksana lapangan dari CV. Segara Arta maupun pihak konsultan pengawas belum dapat dimintai keterangan dan penjelasan terkait dugaan pengabaian standar keselamatan kerja tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Dinas PUPR Karawang, kontraktor pelaksana, serta konsultan terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab demi berimbangnya informasi bagi publik.**

 

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI