KARAWANG, Infokeadilan.com — Keberlanjutan program infrastruktur dasar di pedesaan Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan. Fasilitas program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan sarana air bersih di Dusun Kedungmundu, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, diduga mengalami kerusakan sehingga manfaatnya tidak lagi dapat dirasakan secara layak oleh masyarakat.
Padahal, program penyediaan air bersih dan sanitasi yang digulirkan pemerintah memiliki peran krusial dalam memenuhi hak dasar warga serta melindungi kesehatan publik. Keberadaan sarana air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan benteng utama dalam mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sekaligus menjadi instrumen penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
Ironisnya, ketika infrastruktur vital tersebut mengalami kendala teknis pada bagian komponen jaringan pendukungnya, warga Dusun Kedungmundu seolah dibiarkan berjuang sendiri. Demi menyambung keberlangsungan operasional sarana agar air tetap mengalir, masyarakat terpaksa berinisiatif mengumpulkan iuran secara kolektif guna membiayai perbaikan mandiri hingga pembelian token listrik mesin pompa.
Langkah swadaya yang dilakukan warga tersebut menjadi cerminan nyata tingginya kebutuhan masyarakat akan akses air bersih dan sanitasi yang sehat. Namun, di sisi lain, hal ini menandakan lemahnya respons, pendampingan pasca-pembangunan, serta minimnya skema pemeliharaan dari pemangku kebijakan terkait.
Berdasarkan keterangan warga setempat, komponen vital pada instalasi distribusi air yang oleh warga disebut sebagai bagian “satelit” atau unit pendukung utama sistem mengalami kerusakan dan mangkrak.
”Kondisinya memang sudah rusak dan tidak bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal. Sekarang warga terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya dengan cara kolektif bahkan hingga iuran untuk membeli pulsa token listrik agar mesin tetap bisa beroperasi,” ungkap salah seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan, Minggu (15/11/2026).
Situasi ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai sejauh mana fungsi pengawasan, pendampingan, serta kejelasan alokasi anggaran pemeliharaan dari Pemerintah Kabupaten Karawang maupun dinas teknis terkait terhadap aset-aset publik yang bersumber dari keuangan negara.
Warga Desa Kutakarya kini menaruh harapan besar agar Pemkab Karawang melalui instansi berwenang segera turun tangan mengambil langkah konkret dan melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Perbaikan teknis secara permanen, serta kejelasan tata kelola pemeliharaan ke depan sangat dinantikan agar fasilitas publik tersebut tidak menjadi “monumen mangkrak”, melainkan benar-benar kembali berfungsi optimal bagi kesejahteraan masyarakat luas.**

