Perangi Pinjol dan Keuangan Ilegal, Pemkab Karawang Bersama OJK Perluas Akses Pembiayaan Formal

BANDUNG, Infokeadilan.com — Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, mewakili Bupati Karawang, menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait upaya pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal yang berlangsung di Gedung Sate, Rabu (18/11/2026).

​Pertemuan strategis ini difokuskan untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam memberantas berbagai praktik keuangan ilegal yang meresahkan masyarakat, mulai dari pinjaman online ilegal, bank emok, penipuan investasi, hingga beragam modus aktivitas keuangan merugikan lainnya.

​Dalam pemaparannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., menyampaikan bahwa di tengah kinerja positif perekonomian Jawa Barat, persoalan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil masih memerlukan perhatian serius.

​Ia menekankan pentingnya langkah komprehensif yang mencakup perluasan akses layanan perbankan formal, peningkatan literasi keuangan di tengah masyarakat, serta penyederhanaan prosedur kredit mikro. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat terhindar dari ketergantungan pada praktik pinjaman ilegal berpuncak bunga tinggi.

​Berdasarkan data, Jawa Barat mencatatkan 7.461 pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal sepanjang periode Januari hingga September 2026, yang merupakan angka tertinggi secara nasional. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah nyata melalui penguatan pengawasan wilayah, optimalisasi peran pemerintah daerah, serta kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

​Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati H. Maslani turut didampingi oleh Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Karawang.

​Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Karawang berharap terbangun kolaborasi yang semakin kokoh antara pemerintah daerah, OJK, dan instansi terkait. Sinergi ini diharapkan mampu melindungi masyarakat dari jeratan praktik keuangan ilegal sekaligus mewujudkan ekosistem akses keuangan yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau.**

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI