Karawang Jadi Tuan Rumah RUN Koperasi Beras 2026, Wabup Maslani Dorong Konsolidasi Menuju Hub Beras Nasional

KARAWANG, Infokeadilan.com – Kabupaten Karawang dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Umum Nasional (RUN) Koperasi Beras Tahun 2026 yang berlangsung di 3 Bisnis Center Karawang, Jumat (20/11/2026). Forum strategis berskala nasional ini dihadiri oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia bersama 151 perwakilan koperasi beras dari berbagai provinsi, dengan mengusung tema “Rapat Umum Nasional Koperasi Beras Nasional untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan”.

​Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menyampaikan bahwa penunjukan Karawang sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini sarat akan makna historis sekaligus strategis. Selain dikenal sebagai Kota Pangkal Perjuangan, Karawang merupakan salah satu lumbung padi utama di Tanah Air.

​”Hingga hari ini, sektor pertanian khususnya komoditas padi dan beras tetap menjadi urat nadi perekonomian masyarakat sekaligus pilar utama yang menopang ketahanan pangan, baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional,” ujar Wabup Maslani.

​Dalam kesempatan tersebut, Maslani juga menyampaikan apresiasi atas langkah terobosan Kementerian Koperasi RI yang menggagas konsolidasi koperasi beras melalui pengembangan konsep Induk Koperasi atau Hub Beras Nasional.

Menurutnya, koperasi tidak lagi dapat bergerak sendiri-sendiri dalam skala kecil, melainkan perlu bertransformasi menjadi agregator yang modern, profesional, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

​Integrasi ekosistem tersebut, lanjutnya, mencakup penyediaan sarana produksi, pengolahan pascapanen, branding dan kemasan, hingga akses langsung menuju pembiayaan serta pasar offtaker.

​Lebih jauh, Maslani menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memperkuat kelembagaan ekonomi petani, koperasi, dan UMKM. Berdasarkan data Online Data System (ODS), Karawang saat ini mencatat 1.034 koperasi aktif.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Karawang turut mengambil langkah strategis dengan menggabungkan dua perangkat daerah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) guna mengoptimalkan kinerja pembinaan.**

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI