Diduga Abaikan SOP K3 di Proyek RTH Ciselang, Pengawasan DLH Karawang Diuji

KARAWANG, Infokeadilan.com – Pelaksanaan proyek Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman Jembatan Ciselang di Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam. Proyek yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang dengan nilai anggaran fantastis mencapai Rp 299.267.000 yang bersumber dari APBD-P Tahun Anggaran 2026 ini diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lemahnya pengawasan di lapangan.

​Berdasarkan hasil pantauan langsung di lokasi proyek pada Sabtu (21/11/2026), para pekerja yang tengah beraktivitas terlihat bekerja tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar sebagaimana mestinya. Ironisnya, pada papan informasi proyek yang terpampang di lokasi, tertera jelas logo K3 dan simbol “Safety First” di bagian bawah.

Kondisi di lapangan ini justru berbanding terbalik dengan komitmen keselamatan yang dipajang, sehingga memunculkan dugaan bahwa pihak kontraktor pelaksana, yakni CV. Ayodya Gumelar, diduga telah mengesampingkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi keselamatan kerja yang berlaku.

​Padahal, lokasi pengerjaan proyek yang tepat berada di bibir jalan raya dengan arus lalu lintas aktif serta berbatasan langsung dengan area jembatan atau sungai memiliki tingkat kerawanan kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Tanpa helm proyek, sepatu keselamatan (safety shoes), maupun rompi pengaman, keselamatan para pekerja seolah dipertaruhkan demi mengejar target waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender (terhitung sejak 10 November hingga 24 Desember 2026).

​Kejanggalan tidak berhenti pada abainya penerapan K3. Saat awak media berupaya mengonfirmasi perihal penerapan SOP dan keberadaan penanggung jawab teknis atau mandor lapangan, salah seorang pekerja memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia menyebut bahwa mandor selaku pihak pelaksana di lapangan tidak berada di tempat, bahkan jarang terlihat memantau jalannya pekerjaan.

​”Enggak ada Pak mandornya mah, dia mah di kantor,” jawab pekerja tersebut singkat saat dimintai keterangan di lokasi, Sabtu (21/11/2026).

​Minimnya kehadiran pelaksana lapangan dan absennya perlengkapan keselamatan kerja ini memunculkan tanda tanya besar terkait kualitas pengawasan dari pihak kontraktor maupun instansi terkait. Proyek yang dibiayai oleh uang rakyat senilai hampir mencapi Rp 300 juta tersebut seharusnya dikerjakan secara profesional dengan mengedepankan aspek keselamatan dan pengawasan melekat, bukan terkesan dibiarkan berjalan tanpa kendali di lapangan.

​Menanggapi temuan tersebut, publik dan pemerhati kebijakan daerah mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang selaku pengguna anggaran untuk segera turun tangan melakukan evaluasi serta teguran keras kepada CV. Ayodya Gumelar.

Ketegasan dinas dinilai mutlak diperlukan agar proyek penataan ruang publik ini tidak mencederai aturan ketenagakerjaan maupun menurunkan kualitas hasil pembangunan fisik itu sendiri.

​Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana CV. Ayodya Gumelar maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang belum dapat dimintai keterangan resmi terkait lemahnya pengawasan dan dugaan pelanggaran SOP K3 di lokasi proyek tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional demi menjaga keberimbangan informasi sesuai kaidah jurnalistik.

 

•Edi Bahar

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI