KARAWANG |Infokeadilan.com – Aroma korupsi diduga merambah di pembangunan drainase turap saluran air (SDA). Dilansir fari Media Online salah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Hariyang Kencana yang berlokasi di Jalan Syeh Quro Kelurahan Pasir Jengkol, (Sebrang SMK Wirasaba) Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Nlnyaris matrial Volume tinggi dari pembangunan turap lenyap 20 Centimeter, diduga ditilep secara fantastist Jumbo, Kamis (18/7/2024)
Terpampang dipapan proyek dengan Panjang : 97,50 Meter, dan Tinggi: 1,10 Meter, nilai SPK: kosong Zonk ?. Anggaran RP 189.603.000,00 sumber dana APBD Kabupaten Karawang 2024, kontraktor CV Hariyang Kencana.
Ironisnya pekerjaan Pemasangan Dasar pondasi tataletak batukali hanya di tancap di lumpur tanpa terlebih dahulu diampar adukan pasir semen serta terlebih dahulu genangan air tak dikeringkan hingga patut disorot kualitas hasil bangunan turap bermutu rendah tak berkualitas dan rentan ambruk.
Dugaan bau aroma sebagian volume tinggi turap lenyap, bermula hasil pantauan dilapangan pekerjaan volume tinggi turap yang semestinya dipasang 110 Centimeter namun faktanya hanya dipasang 90 Centimeter alias 20 Centimeter dikalikan panjang Lenyap, diduga kuat pihak pengawas dinas PUPR dengan oknum pemborong bagi bagi Roti.
Di area lokasi pekerjaan normalisasi drainase turap, salah satu pekerja yang tidak mau namanya dipublikasikan mengatakan,” untuk pekerjaan itu baru tiga hari dan mengarahkan atau menyebutkan inisial (HLM) pihak pekerja memberi tau nama (HLM) Entah apa yang dimaksud ? apakah (HLM) Kapasitasnya Pimprokah ataukah Pelaksana Kerja kah ?
Lain halnya dengan komentar inisial (GN) selaku suplai barang matrial mengatakan jika ingin lebih jelas awak media silahkan temui inisial (HLM) cetusnya seraya nyeleneh.
Pembangunan yang didanai Pemerintah adalah Duit Rakyat manfaatnya harus terserap dan bisa dinikmati dengan sempurna oleh rakyat bukan malah jadi ajang lomba untung besar bagi oknum dan golongan.
Dengan mengedepankan praduga tak bersalah dengan munculnya berita memang bukan salah satu laporan formal, namun setidaknya bagi instansi pemerintah khususnya Pihak Dinas PUPR Bidang SDA biasa dijadikan alat koreksi untuk sidak dab turun langsung ke lapangan ketika ditemukan hal yang janggal, setidaknya oknum nakal bisa disanksi sesuai aturan yang berlaku agar tidak merambah.
Siapakah Nama pihak pemborong dan pihak Pengawas Dinas PUPR ? awak media ini masih menelusuri.
•Tim
