KARAWANG |infokeadilan.com – Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang kembali menuai sorotan tajam. Kritik pedas kali ini datang dari Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian atau yang akrab disapa Askun, terkait lemahnya pengelolaan transportasi dan perparkiran di wilayah Karawang.
Dalam pernyataannya, Askun menilai Dishub tidak peka terhadap persoalan mendasar yang sudah lama terjadi di lapangan. Ia bahkan mengutip lirik lagu legendaris Rhoma Irama dengan menyebut Dishub sebagai lembaga yang “punya akal, tapi tak berpikir”.
“Saya tanya, mana hasil kerja Dishub? Prestasinya apa? Parkir semrawut, angkutan kota banyak yang tidak layak, dan jawabannya hanya ‘saya baru menjabat’? Jawaban seperti itu ngaco dan tidak bisa diterima,” tegasnya.
Askun menyoroti parkir liar yang memicu kemacetan dan rawan kecelakaan, terutama di kawasan vital seperti depan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, kantor Dinas PUPR, hingga Bapenda.
“Jalan sudah sempit, masih juga dipakai parkir. Ada kantong parkir? Tidak ada! ASN semua bawa mobil, tamu tidak dapat tempat, akhirnya parkir sembarangan. Kalau ada kecelakaan, siapa yang tanggung jawab?” ujarnya geram.
Selain itu, ia mengkritik budaya birokrasi “asal bapak senang” (ABS) yang dinilainya membuat kepala dinas lebih sibuk ikut konvoi bupati ketimbang menyelesaikan masalah transportasi.
“Kepala dinas itu pelayan rakyat, bukan pengawal pribadi bupati. Jangan hanya ikut di belakang, kerja dong! Berikan solusi, bukan alasan,” sindirnya.
Terkait kendaraan umum, Askun juga mempertanyakan proses uji KIR yang dinilainya tidak transparan. Menurutnya, banyak angkot tidak layak jalan masih bebas beroperasi. Ia pun menilai anggaran untuk marka jalan hanya jadi ajang pemborosan.
“Marka dibuat di jalan sempit, ujung-ujungnya buang anggaran. Angkot pada berterbangan, layak jalan atau tidak belakangan. Tidak ada kontrol yang serius!” tambahnya.
Ia menyarankan Dishub bersinergi dengan Satpol PP dan kepolisian untuk menindak tegas pelanggaran, termasuk parkir liar. Langkah represif seperti penggembosan ban hingga penilangan dinilai bisa menjadi solusi.
Askun juga menyinggung dugaan pungutan liar di area Mapolres, di mana tarif parkir disebut mencapai Rp10 ribu per kendaraan.
“Katanya melayani masyarakat, tapi malah masyarakat yang dipalak. Ke mana uangnya? Jadi PAD nggak?” cetusnya.
Menutup pernyataannya, Askun mendesak Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, segera mengevaluasi kinerja Kepala Dishub. Ia menegaskan jabatan itu sebaiknya diisi oleh sosok yang benar-benar kompeten.
“Kalau tidak mampu, lebih baik diganti saja. Jangan jadi kepala dinas yang punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mendengar. Yang kita butuhkan solusi, bukan retorika,” tandasnya.
•Agus Sofyan
