KARAWANG | infokeadilan.com – Proyek pembangunan saluran drainase di Dusun Tamelang I, RT 015/007, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan. Pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2025 dengan nilai kontrak Rp189.353.000 tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan teknis pelaksanaan, Senin (29/9/2025)
Berdasarkan pantauan di lapangan, pemasangan U-Ditch berukuran 50 x 50 cm itu dilakukan dalam kondisi saluran masih tergenang air. Hal ini dinilai berisiko terhadap kualitas dan kekuatan konstruksi, mengingat pemasangan seharusnya dilakukan di lahan yang kering dan stabil.
Selain itu, kuat dugaan U-Ditch dipasang tanpa adanya alas atau amparan pasir sebagaimana diatur dalam spesifikasi teknis pekerjaan saluran drainase. Padahal, amparan pasir berfungsi untuk meratakan dasar galian, memperkuat pondasi, serta menjaga kestabilan struktur U-Ditch agar tidak mudah bergeser.
Tak hanya itu, di tengah U-Ditch yang sudah terpasang masih terdapat tiang yang berdiri kokoh. Keberadaan tiang tersebut disinyalir akan menghambat kelancaran arus air ketika saluran sudah berfungsi, sehingga berpotensi menimbulkan penyumbatan di kemudian hari.
Masyarakat sekitar berharap agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang maupun konsultan pengawas segera turun tangan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan standar teknis. Pasalnya, proyek dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender yang dikerjakan oleh CV. Masadi Karya ini menggunakan dana publik yang semestinya dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional.
“Kalau dari awal sudah dikerjakan asal terap begini, bagaimana hasilnya nanti ? Jangan sampai saluran ini malah cepat rusak atau tidak berfungsi maksimal,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dan klarifikasi resmi atas dugaan adanya penyimpangan teknis dalam pengerjaan saluran drainase tersebut.
•Her/Dra
