KARAWANG |infokeadilan.com –
Sikap arogan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Karawang, Endang Suryadi, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Karawang, Senin (20/10/2025), menuai kecaman keras dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi.
Rapat yang digelar untuk membahas dugaan malapraktik di Rumah Sakit Hastien Rengasdengklok itu berujung ricuh. Kadinkes dinilai bersikap emosional dan gagal menjelaskan hasil audit medis terkait meninggalnya almarhumah Mursiti, warga Bekasi.
Perwakilan LBH Bumi Proklamasi, Dede Jalaludin, S.H. (Bang DJ), menyebut perilaku Kadinkes tersebut menunjukkan ketidaksiapan dan kurangnya transparansi dalam menangani kasus yang menjadi perhatian publik.
“Kami menilai tindakan Kepala Dinas Kesehatan sangat tidak pantas dan memalukan. Dalam forum resmi bersama DPRD, Kadinkes justru menunjukkan sikap arogan dan emosional. Padahal, tujuannya untuk mencari kejelasan atas kematian seorang pasien, bukan ajang marah-marah pada rakyat,” tegas Bang DJ.
LBH menilai reaksi berlebihan Kadinkes saat diminta memperlihatkan dokumen hasil audit medis RS Hastien menimbulkan dugaan bahwa Dinas Kesehatan tidak terbuka dan berpotensi menutupi fakta sebenarnya.
“Kalau memang audit sudah dilakukan dan menyimpulkan tidak ada malapraktik, seharusnya bisa ditunjukkan di forum DPRD. Faktanya, sampai rapat selesai, dokumen itu tidak ada. Ketika diminta ditunjukkan, beliau malah marah. Ini di luar nalar,” ujarnya.
Bang DJ menambahkan, tindakan tersebut memperkuat dugaan bahwa audit internal Dinas Kesehatan tidak dilakukan secara objektif.
“Publik makin curiga. Ada indikasi audit tidak berjalan sesuai prosedur, bahkan bisa jadi belum dilakukan sama sekali. Kalau sudah ada hasilnya, kenapa takut dibuka? Ini bukan rahasia negara, tapi soal nyawa manusia,” imbuhnya.
LBH Bumi Proklamasi berencana melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dan Komnas HAM untuk memeriksa kemungkinan adanya maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan.
“Kami sedang menyiapkan laporan resmi. Jika Dinas Kesehatan tidak bersikap profesional, kami akan buka semuanya ke publik,” tegasnya.
Bang DJ juga mengingatkan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan berlindung di balik jabatan.
“Jabatan publik itu amanah, bukan tameng dari kritik. Kalau marah hanya karena ditanya hasil audit, berarti tidak siap jadi pelayan rakyat. Pejabat seperti ini berbahaya bagi demokrasi lokal,” katanya.
LBH pun mendesak Bupati Karawang untuk segera mengevaluasi sikap dan kinerja Kadinkes.
“Kalau Kadinkes saja tidak bisa profesional di hadapan DPRD, sudah sepantasnya Bupati turun tangan. Jangan biarkan birokrasi jadi tempat berlindung bagi pejabat yang gagal menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Sebagai penutup, Bang DJ menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus dugaan malapraktik di RS Hastien hingga tuntas.
“Kami tidak akan diam. Jika perlu, kami tempuh jalur hukum pidana agar tidak ada pihak yang bermain dengan nyawa manusia. Ini bukan asumsi, tapi soal keadilan,” pungkasnya.
Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah almarhumah Mursiti warga Bekasi, meninggal usai menjalani operasi di RS Hastien Rengasdengklok. Keluarga menduga adanya kelalaian medis, sementara Dinas Kesehatan Karawang hingga kini belum pernah mempublikasikan hasil audit secara resmi, baik kepada DPRD maupun masyarakat.
•Jek/Red
