KARAWANG |infokeadilan.com – Sebuah kabar tak sedap beredar di kalangan masyarakat Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Mobil dinas yang seharusnya menjadi kendaraan operasional yang diduga kendaraan dinas Sekretaris Camat Klari, diduga tidak dipergunakan selama seminggu terakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas penggunaan anggaran daerah yang dialokasikan untuk pemeliharaan kendaraan dinas tersebut.
Informasi tersebut awalnya tersebar di salah satu grup percakapan daring. Menurut narasi yang beredar, kondisi mobil dinas Kecamatan Klari dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Saat hendak dikonfirmasi mengenai kondisi mobil dinasnya, Sekcam Klari disebut sedang melakukan kunjungan ke Desa Curug. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang staf kecamatan yang enggan disebutkan namanya.
“Sekcam sedang keluar ke Desa Curug, ada kunjungan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Bendahara Kecamatan Klari, Nanang, memberikan keterangan yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa Sekcam Klari lebih sering menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan tugasnya.
“Sekcam menggunakan mobil pribadi, sedangkan mobil dinasnya disimpan, enggak dipakai. Jadi bannya kempes,” ungkap Nanang.
Kondisi ini menuai kritik dari salah seorang aktivis pemuda di Klari yang biasa dikenal dengan inisial Dank. Ia mempertanyakan alokasi biaya operasional kendaraan dinas jika mobil tersebut tidak dipergunakan.
“Kalau mobil dinas dibiarkan tidak dipakai, terus biaya operasionalnya ke mobil pribadi dong ?” tanyanya dengan nada heran.
Menanggapi informasi ini, awak media mencoba menyampaikan informasi tersebut kepada salah satu jajaran kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Respon cepat diberikan oleh pihak kepegawaian.
“Terima kasih infonya. Nanti Sekcam-nya juga akan kami tegur,” tulis salah seorang perwakilan kepegawaian dalam pesan singkat.
“Siap, Om, bahan tindak lanjut,” tambahnya dengan tegas.
Kasus dugaan mangkraknya mobil dinas Sekcam Klari ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan serta pengelolaan aset daerah.
Masyarakat berharap agar Pemerintah Kabupaten Karawang dapat segera menindaklanjuti informasi ini dan memastikan agar kendaraan dinas dipergunakan secara optimal untuk kepentingan pelayanan publik.
•Her
