KARAWANG |infokeadilan.com – Gembar gembor terkait Pokir, aktivis Karawang Tatang Obet meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi Pokir atau usulan pembangunan yang diajukan DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah di parpurnakan, namun hal itu diduga malah dijadikan ajang pemerasan oleh oknum anggota dewan.
“Belakangan ini, Pemkab Karawang lagi ramai diterpa isu dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan kepada pemborong atau rekanan terkait pekerjaan usulan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dititipkan di bidang pembangunan yang berbentuk fisik.”Ungkap Tatang Obet kepada media, Kamis (24/4/2025).
“Bahkan muncul kabar memalukan, disebut-sebut tersiar rumor ada seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Karawang yang belum lama ini dilantik ingin menggeser sejumlah titik lokasi pekerjaan yang sudah diparipurnakan.” Terang Obet dengan memasang mimik wajah geram.
“Ada apa ini, sampai terjadi hal yang memalukan, antara mantan dewan dengan dewan yang menjabat dikabarkan rebutan titik lokasi, jangan jangan peristiwa rebutan titik lokasi ini ada kaitannya dengan nilai ekonomisnya.” Cetusnya dengan nada bertanya.
Dikatakan Obet, Karawang pernah punya cerita kelam sewaktu kepemimpinan Bupati Dadang S Mukhtar, saat itu ada oknum dewan yang terjerat tindak pidana korupsi dan tak berselang lama Bupati segera memberikan tindakan tegas kepada oknum tersebut.
“Kami mohon Bupati Karawang bisa meniru gaya kepemimpinan mantan Bupati Dadang S Mukhtar yang bisa menindak tegas para oknum yang terlibat pada hal hal yang negatif, atau bila perlu jika ada oknum anggota dewan yang bandel kasih pelajaran dan berikan epek jera serta meminta bantuan Satgas Premanisme yang sudah dibuat Gubernur Jabar, H. Dedi Mulyadi.” Tegasnya.
Menanggapi hal itu, aktivis Tatang Obet meminta APH untuk melakukan langkah cepat dan segera melakukan penyidikan dan penyelidikan serta menyisir semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mendapat titipan pekerjaan pokir dewan, serta mengumpulkan keterangan terkait adanya dugaan pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan terhadap pemborong atau rekanan.
“Kami mohon kepada APH untuk segera membuat tim khusus guna mengawasi pekerjaan usulan dewan (Pokir) dan membuka posko pengaduan untuk para pemborong atau rekanan yang merasa dirugikan.” Tutupnya.
•Agus sofyan
